KAMI adalah jejaring gerakan bermoral dengan berpedoman nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perilaku pemerintahan yang makin menampilkan diri sebagai kaki tangan asing komunis China. Cita-cita Proklamasi untuk membangun bangsa yang berdaulat, merdeka, bersatu, adil dan makmur makin jauh dari harapan.
KAMI sebagai jejaring yang lentur dan dinamis terus bergerak untuk menyadarkan bangsa atas kondisi deformatif ini lalu secara proaktif mengkonsolidasikan diri dan menyinergikan semua potensi bangsa untuk bangkit sesuai dengan kaidah kaidah norma yang berlaku .
KAMI akan terus dan tetap mewaspadai kekuatan liberal kapitalis dan komunisme yang sedang berebut pengaruh di Republik ini.
Atas dasar pemikiran diatas, menutup tahun 2021 dan menyambut tahun 2022. KAMI Lintas Provinsi menyusun refleksi akhir tahun demi untuk menyelamatkan Indonesia kedepan mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sedang menuju kepada fail state atau kerusakan negara di tandai fenomena nyata berkuasanya oligarki merajalelanya kekuatan mafia dalam segala bidang, yang antara lain;
Mafia Hukum: Dari proses pembuatan UU dan perangkat hukum untuk operasionalnya, cenderung mengabaikan etika dan kaidah prosedur hukum yang benar. Semua dipaksakan sesuai keinginan penguasa dan hanya semata di dasari kepentingan pengusaha/ taipan contoh nyata adalah UU Cipta Kerja, UU Minerba. Bahkan UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskonstitusional oleh MK. Namun tetap dikalahkan oleh kepentingan mafia dengan menyatakan UU tersebut masih berlaku. Begitu juga UU Covid No. 2 tahun 2020 secara kasat mata mengebiri kekuasaan legislatif dan yudikatif, meniadakan pengawasan BPK & KPK. Selanjutnya RUU IKN Baru secara kasar DPR merubah UU Tata Tertib demi meloloskan dan mempercepat RUU tersebut, yang bukan merupakan kebutuhan prioritas kebutuhan rakyat. Adanya ketidak adilan dalam pengaturan/ melalui keputusan peradilan
keputusan peradilan …pelanggaran prokes yang ringan oleh HRS bisa diatur hukumannya sesuai dengan keinginan kekuasaan.
Mafia Pemilu : UU Pemilu bukan barang yang sakral yang setiap waktu bisa dirubah dan disempurnakan, sesuai dengan kejadian fatal yang terjadi pada proses pemilu sebelumnya telah menimbulkan korban 800 petugas KPU meninggal. Namun kondisi tersebut oleh DPR-RI yang dikuasai oleh koalisi partai gemuk diabaikan. Pemilu serentak tetap dipertahankan.
Ambang Batas, Presidential Treshold 20 % telah menggeser pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pesta demokrasi rakyat menjadi pesta oligarki. PT 20% adalah peraturan akal akalan yang telah menghianati nilai dan etika serta cita cita demokrasi. Namun dua partai Pemenang Pemilu PDI Perjuangan dan Golkar tetap kukuh mempertahankan Presidential Threshold 20 %, padahal desakan masyarakat menginginkan Preshold 0% secara masif termasuk dari DPD RI dan KPK.
Mafia Tanah : Permasalahan lahan/ tanah atau agraria di Indonesia umumnya menghadapkan masyarakat setempat dengan kekuatan modal (korporat) dan atau instrumen negara. Permasalahan lahan umumnya bermula dari kebijakan monopoli kepemilikan lahan oleh negara. Selanjutnya negara mengkomersialisasikan lahan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini yang seringnya sulit untuk diatasi. Sehingga permainan mafia, pat gulipat dari para penguasa dan pengusaha dalam pengadaan HGU di berbagai daerah menyebabkan terjadinya konflik. Termasuk menyita tanah hak milik rakyat yang diantaranya sudah bersertifikat dan adanya sertifikat ganda, sampai sekarang rejim pemerintahan belum mampu mengatasi, belum adanya tindakan tegas pemerintah terhadap yang terlibat dalam permainan Mafia Tanah .
Mafia Anggaran/ Proyek : Salah contoh satu permainan adalah semula pemerintah Jokowi menyatakan Proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) Jakarta – Bandung (sekarang hanya sampai Padalarang). Anggarannya menjadi bengkak. Semula Jokowi dengan penuh keyakinan berulang-ulang menyatakan Proyek KCIC tidak melalui APBN. Proyek tersebut murni kerja sama bisnis to bisnis. Namun kemudian setelah anggaran membengkak luar biasa. Tiba-tiba muncul perubahan dengan keputusan presiden sebagian anggarannya menjadi beban APBN, tanpa melalui proses di DPR. Pertanyaannya apa proyek tersebut dalam kategori Pandemi Covid seperti yang dimaksud UU No. 2 tahun 2020. Terakhir dengan viralnya pembongkaran tiang KCIC sebagai tanda proyek tersebut tidak direncanakan dan dikelola secara baik. Pada saatnya nanti akan terlihat banyaknya infrastruktur mangrak sebagai bukti mafia proyek hanya berorentasi keuntungan semata.
Mafia Jabatan: Menjadi PNS/ ASN menjadi idaman masyarakat, sudah menjadi rahasia umum. Ibarat supply dan demand yang tidak seimbang, karena kebutuhan yang terbatas sementara peminat sangat banyak, sehingga permainan melalui tawaran dengan imbalan menjadi lahan bagi mafia termasuk dalam mutasi/mengisi jabatan basah. Fenomena imbalan tersebut tidak mustahil
tidak mustahil …terjadi dalam menentukan jabatan di kalangan BUMN dan BUMD yang bergaji sangat besar paling tidak sebagai balas budi terhadap dan mitra para pendukung selama pilpres dan pilkada.
Mafia Impor Pangan: Keinginan awal saat menjadi Presiden periode pertama akan menyetop Impor pangan namun kenyataan sampai sekarang masih saja impor pangan berlangsung dengan keuntungan luar biasa bagi para mafia impor beras, garam, daging, bawang, buah-buahan dll. Celakanya para mafia mengatur momen impor pada saat panen, sehingga harga jatuh, petani tidak punya keuntungan, sehingga mereka tidak lagi tertarik menjadi petani termasuk kalangan milineal, terjadi impor pangan secara struktural.
Mafia Impor Sandang: Banjirnya impor sandang berupa serat, benang, kain terutama impor dari china dengan harga relative murah, menyebabkan banyak pabrik tekstil yang tutup karena kalah bersaing. BUMN Industri Tekstil, seperti Pabrik Pemintalan (PATAL) diberbagai daerah sudah tutup, terakhir PT. Industri Sandang yang dulunya Berjaya, sekarang sudah bangkrut.
Mafia Ijazah/ Gelar : di Indonesia gelar akademik masih merupakan persyaratan utama dalam penentuan status kejenjangan jabatan formal di Pemerintahan, kemudian mewabah kepada kalangan politikus dan masyarakat swasta untuk memperoleh jabatan ataupun meningkatkan status di kalangan partai, sehingga terjadi “kerjasama” untuk mendapatkan gelar akademik sehingga beberapa politisi mendapatkan gelar Magister, Doktor bahkan Profesor secara instan. Sesuatu yang sangat aneh adalah seorang politikus tamatan SMA bisa diberi gelar Profesor. Kemudian Politisi tersebut mendapat jabatan yang maha tinggi sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Research. Dimana dilembaga tersebut terdiri dari para peneliti ahli dan senior yang meniti karir dari jenjang akademik secara susah payah
Mafia Pertambangan dan Mafia Migas : Praktik mafia pertambangan sudah menggurita bahkan nyaris sulit disentuh hukum. Maklum saja para pemainnya merupakan mereka yang memiliki bekingan kuat baik secara sosial, finansial dan juga sisi politis, meski belum ada bukti konkrit terkait. Karena beberapa elit kekuasaan dan anggota DPR juga memiliki perusahaan tambang sehingga mereka bisa mengolkan UU Minerba sebagai perlindungan bisnis mereka. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyinggung soal masalah pelik yang membuat RI terus defisit, yakni impor minyak yang terus membengkak. Jokowi meyakini soal impor minyak ini tak lepas dari masih adanya mafia migas. Pernyataan jujur ini sebagai pengakuan bahwa setelah dua periode Jokowi berkuasa tidak mampu sepenuhnya menyikat Mafia Migas, sepertinya telah berulang-ulang dia menyatakan akan “mengigit” para mafia tersebut, rupanya giginya masih sangat tumpul.
Mafia Pajak : Kejengkelan dan kekecewaan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya. Ia mengakui gejala rasuah masih ditemukan di
ditemukan di …
beberapa kantor wilayah, seperti di kantor-kantor pajak serta bea dan cukai. Ini juga merupakan pengakuan jujur kegagalan pemerintah menuntaskan mafia pajak, sejarah berulang sejak 2010 terungkapnya mafia Pajak fenomenal Gayus Tambunan. SMI punya kiat, memberikan numerisasi dan standard gaji yang jauh lebih tinggi dari pegawai departemen lain, namun ternyata gagal. Walaupun sudah berulang memegang jabatan Menteri Keuangan dua periode di era pemerintahan SBY dan dua periode di era Jokowi, namun kegagalan menuntaskan mafia pajak sampai sekarang masih diberi zona nyaman oleh Presiden Jokowi, seakan pemerintah menikmatinya. Disamping itu tahun ini terbetik berita beberapa pejabat Tinggi pemerintahan terlibat dalam menggelapkan hartanya melalui Pandora Papers, seperti diketahui Pandora Papers merupakan sarangnya Mafia Pajak namun lewat begitu saja.
Mafia Narkoba : Jaringan mafia narkoba terus menguasai Indonesia. Mereka ada di semua lini, menembus batas usia, dan lingkungan sosial. Bisnis narkoba sangat menggiurkan bahkan aparat petugas kepolisian bisa terjebak pada jaringan mafia. Para mafia punya pengaruh kuat dalam mengontrol peredaran narkoba. Narkoba dari Tiongkok bisa bebas mengalir deras masuk ke Indonesia. Menangkap para mafia Narkoba tidak mudah, mereka punya dana yang tidak terbatas, selama ini yang ditangkap kebanyakan para pemakai bukan para mafianya. Saking kaya dan berkuasanya mafia narkoba mereka juga bisa leluasa mengatur bisnis narkoba di lapas/ penjara. Sampai sekarang pemerintah/ BNN kewalahan untuk membekuk para mafia Narkoba. Malah disinyalir pencucian uang dari bisnis narkoba marak baik untuk membiayai politik dan kegiatan sosial.
Mafia Alkes dan Obat : Memanfaatkan kondisi pandemi selama 2 tahun ini, impor kebutuhan alat kesehatan dan obat dibutuhkan sangat banyak dan secepatnya. Seperti contoh APD diimpor oleh perusahaan tertentu. Pemerintah melakukan pencitraan dengan himbauan agar perusahaan UMKM ikut dalam pengadaan APD, pada kenyataannya malah banyak di impor, dengan alasan kebutuhan, sementara APD dari UMKM dianggap tidak memenuhi persyaratan kualitas. Hanya beberapa perusahaan besar yang mampu bersaing. Sehingga banyak perusahan garmen UMKM yang terjebak karena sudah membeli bahan baku namun tidak mampu bersaing, bahan bakunya menumpuk berakhir dengan kerugian dan perusahaan mereka bangkrut. Termasuk kebutuhan anti gen dan PCR oleh perusahaan baru berkecimpung pada bisnis direkomendasi dengan mudah oleh pejabat berwenang. Penjualan dan pengelola PCR oleh perusahaan sendiri diakui oleh LBP Menko Maritim miliknya, dengan alasan tidak mengambil keuntungan. Namun selama setahun harga PCR yang konon ditentukan oleh rapat kabinet dengan harga yang sangat tinggi, kemudian malah diketahui harganya murah, keuntungan yang diperoleh luar biasa. Begitu juga perusahan saudaranya Eric Tohir menteri BUMN. Kini permaslahan nepotisme bagaikan angin berlalu.
Mafia Hutang : Dengan alasan defisit anggaran serta ambisi membangun infrastruktur sehingga jor-joran ber hutang baik pemerintah maupun BUMN. Selama rejim Jokowi berkuasa meningkat pesat dengan bunga relatif tinggi relatif tinggi …
dibanding Negara Asean. Jumlah hutang Pemerintah dengan hutang BUMN sampai akhir jabatan dengan perkiraan total bisa mencapai 10.000 Triliun, akan menjadi beban bagi pemerintah selanjutnya. Tahun ini saja jatuh tempo pembayaran hutang Pokok + Bunga mencapai 700 Triliun setara sepertiga APBN. Jeratan bunga hutang relative tinggi dibanding negara lain di tengarai permainan mafia hutang. Sudah seharusnya KPK menyelidiki, karena sangat merugikan bagi Negara dan beban bagi generasi kedepan.
Selain Mafia tersebut diatas disinyalir banyak lagi mafia dibidang lainnya, seperti : *Mafia Investasi, Mafia Pasar Modal, Mafia Bank, Mafia TKI/TKW, Mafia Transportasi, Mafia Reklamasi Pantai dan Mafia Dana Haji, yang mengerogoti NKRI, serta adanya Mafia Pemberitaan/ Sosial Media, menyebabkan media mainstream lumpuh sebagai salah satu tiang demokrasi. Karena memang mereka butuh biaya operasional dan membiayai awak media. Sehingga mereka tidak mampu “melawan” pihak penguasa*.
Karena ketidakmampuan pemerintah Jokowi selama 2 periode untuk mengatasi dan membasmi para mafia, tepat jika sebutan Indonesia menjadi Negara Mafia, berakibat kerusakan negara disana disini terus berlangsung. Melalui pergerakan dengan target point perubahan demi kemajuan Indonesia . KAMI Lintas Provinsi sebagai kaum pergerakan. Berfungsi sebagai motor pergerakan dan mengajak semua elemen bangsa untuk ikut bergerak bersama sama, menyelamatkan Indonesia.
Surakarta, 27 Desember 2021
KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI)
LINTAS PROVINSI
KAMI JAWA TENGAH :
Mudrick SM Sangidu
KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :Syukri Fadholi
KAMI JAWA TIMUR :
Daniel M Rasyid
KAMI JAWA BARAT :
Syafril Sjofyan
AP-KAMI DKI JAKARTA :
Djudju Purwantoro
KAMI BANTEN :
Abuya Shiddiq
KAMI SUMATRA UTARA :
Zulbadri
KAMI RIAU :
Muhammad Herwan
KAMI KALIMANTAN BARAT :
H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA
KAMI SUMATERA SELATAN :
Mahmud Khalifah Alam S.Ag
KAMI SULAWESI SELATAN :
Geralz Geerhan
Sekretaris :
Sutoyo Abadi