Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyidik senior di lembaga antirasuah Novel Baswedan belum memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir atas dugaan korupsi vaksin.
“Bang @nazaqistsha dan @KPK_RI kapan @erickthohir selaku pimpinan di @KemenBUMN diperiksa?” tanya Nicho di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.
Nicho mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah mengingatkan risiko vaksin buatan Cina. “Ayo bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” papar Nicho.
Mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (Kabiro Humas KPK), Febri Diansyah juga mengingatkan pengadaan vaksin di Indonesia.
Febri Diansyah mengungkapkan pandangannya terhadap pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia melalui akun Twitter @febridiansyah.
Febri Diansyah mengingatkan ada potensi masalah dalam pengadaan vaksin Covid-19 yang harus diwaspadai.
Apalagi jika ada modus ‘potongan fee’ seperti kasus bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara.
Febri juga menambahkan tidak bisa berpikir naif, “tidak mungkin ada yang tega korupsi saat pandemi Covid-19.”
Sebab, koruptor selalu punya cara berpikir yang berbeda demi kepentingannya sendiri.
“tp jk pengadaan vaksin bermasalah, atau ada modus “potongan fee” seperti bansos, memang ini juga salah satu potensi masalah serius yg harus dimitigasi sejak awal.”
“jgn blg, ga mgkin ada yg tega korupsi saat pandemi.. kt tau persis, koruptor punya cara dan rasa berpikir brbeda.”
