Aparat kepolisian sangat tepat tidak mengijinkan Reuni 212 di Monas karena bisa memunculkan klaster baru Covid-19. Mengijinkan Reuni 212 sama saja membunuh rakyat.
Demikian dikatakan aktivis 98 yang tergabung dalam PPJNA 98, Barikade 98 Jabar, Jarnas 98, Kamis (19/11)2020).
Abdul Salam Nur Ahmad, Sekjen PPJNA 98 juga salah satu deklarator Barikade 98 merasa prihatin dari pihak penyelenggara Reuni 212 yang menyamakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dengan kegiatan reuni 212.
“Padahal beda substansi tidak bisa disamakan, pilkada itu proses demokrasi estapeta kepemimpinan kepala daerah untuk kesinambungan pembangunan didaerah, pelaksanaan pilkada sudah disiapkan tahapan tahapannya dengan diiringi protokol kesehatan Covid 19 yang ketat,” ungkapnya.
Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan, kegiatan Reuni 212 sudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik yang akan mendeligitimasi pemerintahan Jokowi.
“Membenturkan seolah sama antara kegiatan Reuni 212 dengan Pilkada itu sebagai fakta mereka memiliki motif dan melakukan provokasi yang bertujuan menggagalkan pelaksanaan pilkada 2020,” katanya.
Abdul Salam merasa aneh dan keterlaluan pihak-pihak yang akan menjatuhkan Jokowi, setelah gagalnya aksi yang berjilid-jilid, sekarang masih memaksakan dan memanfaatkan Reuni 212 akan dijadikan trigger diperkuat dengan kepulangan HRS untuk sebuah ambisi kekuasaan politik.
“Sampai ada dugaan keterlibatan Anies dan barisan elit sakit hati tak peduli pandemi Covid 19 yang terpenting pemerintahan Jokowi harus dijatuhkan dalam bulan Desember, sebagai bukti HRS dengan Anies melabarak protokol kesehatan saat acara penyambutan kepulangan HRS, maulid nabi dan pernikahan anak HRS,” ungkapnya.
“Lebih baik menyelamatkan 270 juta rakyat. Polri dan aparat penegak hukum lainya harus tegas siapapun yang melanggar hukum, yang secara sengaja melabrak protokol kesehatan tindak tegas jangan pandang bulu, apalagi mau menggagalkan pilkada seolah disamakan dengan Reuni 212, harus ditindak tegas, keputusan Polri tidak mengijinkan reuni 212 adalah langkah tepat untuk menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid 19, pungkasnya.
