Kedatangan Habib Rizieq Syihab (HRS) di Indonesia memicu konstelasi politik baik di internal partai koalisi maupun partai oposisi.
“Kehadiran HRS memicu konstelasi politik di Indonesia,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Sabtu (14/11/2020). “Konstelasi baik di internal partai koalisi maupun partai oposisi,” ungkapnya.
Kata Amir Hamzah, kehadiran HRS mempengaruhi partai koalisi pemerintah. “Partai koalisi pemerintah yang satu dengan lain berbeda dalam menyikapi kedatangan HRS,” jelasnya.
Amir Hamzah mengatakan, kedatangan Imam Besar FPI itu juga membuat konstelasi politik terhadap kelompok oposisi di luar partai politik. “Ada anggapan kelompok oposisi ini selalu memunculkan benturan maupun kegaduhan namun faktanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lebih bergerak dalam gerakan moral politik,” ungkap Amir Hamzah.
Ia melihat gerakan KAMI seperti Sekber Golkar menjelang kejatuhan Orde Lama untuk menghadapi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). “KAMI ini dididrikan untuk merespon adanya kekuatan Partai Komunis Cina di Indonesia maupun konflik Laut Cina Selatan,” jelasnya.
Selain itu, Amir Hamzah mengatakan, kelompok oposisi baik partai politik maupun non partai politik pasca kedatangan HRS bisa menyikapi persoalan UUD 45 hasil amandemen. “Ada juga tata kenegaraan yang menyimpang seperti pemberian penghargaan Bintang Mahaputera pada 10 November biasanya 17 Agustus, DPR kehilangan fungsi kontrolnya, institusi yudikatif hanya mengabsahkan eksekutif,” paparnya.
Kritikan masyarakat terhadap pemberian penghargaan Hakim MK dari pemerintah, kata Amir Hamzah menunjukkan, lembaga yudikatif sudah tidak independen lagi di saat adanya judicial review UU Cipta Kerja. “Masyarkat nyinyir atas penghargaan terhadap hakim MK dari pemerintah,” pungkas Amir Hamzah.
