Pusat kekuasaan memunculkan kegaduhan seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU HIP/BPIP, Bailout Jiwasraya Rp 22 triliun.
“Pada dasarnya, kami menyambut baik perintah atau ajakan Bapak Presiden untuk tidak menciptakan suasana gaduh. Namun, pada hemat kami sebagaimana diungkapkan diatas, hal itu harus dimulai dari pusat kekuasaan itu sendiri,” kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin dalam ‘Surat Terbuka Kepada Yang Mulia Bapak Ir Joko Widodo Presiden Republik Indonesia’
Kata Din, selama ada Pembantu Presiden yang suka menyalahkan rakyat, menuduh rakyat, mengancam rakyat, merekayasa benturan di antara rakyat, tidak pro rakyat (seperti lebih mengistimewakan Tenaga Kerja Asing dari pada Tenaga Kerja Bangsa sendiri), maka hanya akan menimbulkan kegaduhan di tubuh bangsa.
“Sikap dan tindakan represif, otoriter, abai terhadap aspirasi rakyat, yang berbungkus arogansi kekuasaan adalah tanda kemunduran bagi Indonesia,” jelas Din.
Din mengatakan, kerugian besar bagi bangsa jika arah jarum sejarah kebangsaan dibalikkan ke masa lampau kala otoritarianisme dan pemusatan kekuasan berkuasa, baik dalam bentuk Constitutional Dictatorship (kediktatoran konstitusional) ataupun Democratic Centralism (Demokrasi Terpusat) yang sudah banyak ditinggalkan oleh bangsa-bangsa di dunia.
“Pada periode terakhir Bapak Ir. Joko Widodo kiranya dapat dikenang dengan legacy sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya,” jelas Din.
