Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah Prabowo Subianto kurang wibawa karena enggan berkomentar rencana Cina membangun pangkalan militer di Indonesia.
Demikian dikatakan pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus Hanis dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (4/9/2020). “Harusnya Kemenhan mengeluarkan pernyataan keras atas rencana membangun pangkalan militer Cina di Indonesia,” ungkapnya.
Kata Yunus, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan menganut prinsip politik bebas aktif tidak berpihak kepada negara manapun. “Kalau sudah menyangkut kedaulatan, tidak bisa ditawar lagi,” papar Yunus.
Yunus menduga, Kemenhan yang enggan berkomentar rencana Cina membangun pangkalan militer ada dugaan peran adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusomo yang punya bisnis dengan negeri Tirai Bambu.
“Hashim itu punya jaringan bisnis dengan Cina. Dan Kemenhan cukup berhati-hati ketika menyinggung masalah dengan Cina,” paparnya.
Kata Yunus, publik bisa menilai sendiri Prabowo Subianto setelah menjabat Menhan dalam menyikapi TKA Cina maupun rencana pembangunan pangkalan militer negeri Tirai Bambu di wilayah RI. “Prabowo pun hanya diam keberadaan TKA Cina yang ditolak warga. Harusnya sebagai Menhan melihat TKA Cina sebagai bentuk ancaman kedaulatan bangsa,” pungkas Yunus.
Kemenhan belum mau memberikan tanggapan terkait laporan yang menyebut Cina hendak membuat pangkalan militer di kawasan Samudera Hindia, termasuk yang mencakup wilayah Indonesia.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Menteri Pertahanan dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak malah meminta pertanyaan tersebut dilayangkan dulu ke Kementerian Luar Negeri.
“Ke Kemenlu saja,” kata Dahnil saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (3/9).
Karo Humas Kementerian Pertahanan Kolonel Kav Ignatius Eko Djoko juga tak banyak memberi komentar terkait kabar pembangunan pangkalan militer Cina yang pertama kali diungkap Amerika Serikat (AS) itu.
“Saya belum monitor,” kata Djoko.
