Komisi III harus membentuk pansus penyelundupan Djoko Tjandra yang melibatkan berbagai instansi negara dan ini harus diusut secara tuntas dan diserahkan ke pengadilan.
“Sobat, kami desak Komisi III DPR-RI untuk segera bentuk PANSUS PENYELUNDUPAN DJOKO TJANDRA,” kata aktivis 98 Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya @motizenchannel.
Kata Haris Rusly, banyak pejabat di berbagai instansi negata cuci tangan atas penyelundupan Djoko Tjandra. “Banyak pejabat di sejumlah instansi negara buru-buru pakai handsanitaizer, bersihin tangan mereka dari skandal penyelundupan Djoko Tjandra,” jelasnya.
Haris Rusly mengatakan, kasus penyelundupan Djoko Tjandra telah menghina bangsa Indonesia. “Kasus ini menghina kehormatan bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyebut, buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK) kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pelayaan terpadu, pada 8 Juni 2020. Dia mengaku, pihaknya kecolongan atas informasi tersebut.
Diketahui, Djoko Tjandra, buron BLBI yang juga terpidana kasus cessie Bank Bali sebesar Rp 546 miliar masuk dalam daftar buronan interpol sejak 2009. Kepala tim pemburu koruptor yang dijabat oleh Wakil Jaksa Agung, Darnomo, menyebutkan bahwa warga Indonesia itu resmi jadi warga Papua Nugini sejak Juni 2012.
Sejak 2009, dia meninggalkan Indonesia. Saat itu sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya, Djoko berhasil terbang ke PNG dengan pesawat carteran. Di sana Djoko mengubah indentitasnya dengan nama Joe Chan dan memilih berganti kewarganegaraan menjadi penduduk PNG.
Dalam kasusnya, Djoko oleh MA diputus bersalah dan harus dipenjara 2 tahun. Tak hanya itu, ia juga diwajibkan membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk Negara. Belakangan, diketahui sosok Djoko diduga lebih banyak berada di Singapura.
