Belum lama berselang beredar berita pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait acungkan salam dua jari yang dilakukannya di acara Konferensi Nasional Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pertengahan Desember tahun lalu.
Pemeriksanaan Bawaslu terhadap Anies Baswedan itu, yang kemudian viral di media sosial, kontan mengundang reaksi dan berbuntut panjang. Para nitizen menganggap sebagai wasit Bawaslu dinilai tidak adil dan telah ikut menjadi pemain politik.
Pasalnya, sejumlah kepala daerah lainnya dan bahkan pejabat negara yang terang-terangan mengkampanyekan paslon nomor urut satu, seperti gubernur Jawa Barat, Gubernur Riau, Gubernur dan Bupati se-Sulawesi Barat, hingga sejumlah menteri, sampai kini jangankan diperiksa, disentuh pun tidak oleh Bawaslu.
Salah seorang aktivis demokrasi yang kecewa dengan kinerja Bawaslu itu adalah koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.
“Bawaslu memang lebay. Dia itu kan wasit. Pengawas penyelenggaraan Pemilu. Akan semakin rusak negara ini kalau wasit ikut jadi pemain,” kata Lieus yang juga Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo – Sandi ini.
Lieus mempertanyakan sikap Bawaslu yang terkesan pilih kasih dalam kasus Anies Baswedan tersebut. Apalagi Anies dianggap melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan bahkan diancam dengan hukuman kurungan tiga tahun penjara.
“Kenapa sejumlah gubernur dan bupati yang bahkan terang-terangan berkampanye mendukung Jokowi seperti gubernur Riau, gubernur Sulawesi Barat dan gubernur Jawa Barat tidak diapa-apakan? Inikan pilih kasih dan mengindikasikan Bawaslu tidak netral,” kata Lieus lagi.
Kalau Bawaslu mau adil, tambah Lieus, semua pejabat pemerintah dan kepala daerah yang berkampanye untuk capres cawapres harusnya juga diperiksa.
“Kenapa ini cuma Anies? Apa yang dilakukan gubernur Jawa Barat dan gubernur Sulawesi Barat itu jauh lebih parah pelanggarannya dari apa yang dilakukan Anies. Kenapa Bawaslu tidak memerika mereka?” Tanya Lieus.
Dari kasus yang menimpa Anies Baswedan itu, kata Lieus, kuat dugaan Bawaslu memang tidak lagi berada di posisi netral. Karena itulah dia meminta DKPP untuk bertindak dan memeriksa semua orang yang duduk di Bawaslu.
“DKPP harus segera bertindak. Panggil itu Bawaslu dan tanya kenapa mereka cuma memeriksa Anies tapi membiarkan yang lain. Kalau DKPP tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kasus ini, jangan salahkan rakyat kalau menilai semua penyelenggara pemilu 2019, termasuk DKPP, memang tidak kredibel,” ujar Lieus.
