Acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tvOne yang diliburkan sementara waktu pada Selasa (22/11) menandakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) membungkam kebebasan berbicara.
“Saya menduga tekanan penguasa agar ILC tvOne diliburkan sementara. Padahal acara ini sangat mencerdaskan bagi rakyat Indonesia,” kata pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suaranasional, Selasa (22/11).
Kata Baidhowi, dugaan tekanan penguasa untuk menghentikan acara ILC tvOne menandakan membungkaman kebebasan berbicara. “Kalau kebebasan berbicara dibungkam berarti Rezim Jokowi merusak demokrasi,” ungkap Baidhowi.
Menurut Baidhowi, acara ILC tvOne sudah sangat berimbang dengan menghadirkan baik yang pro dan kontra dalam sebuah forum.
“Kalau acara ILC dianggap provokasi dan menganggu stabilitas nasional menandakan penguasa tidak mau berbeda pendapat dan inginnya dipuji terus, padahal tugas media termasuk televisi memberikan kritikan terhadap pemerintah,” papar Baidhowi.
Baidhowi mengkhawatirkan, dugaan cara yang ditempuh penguasa dengan meminta menghentikan sementara ILC tvOne maupun memblokir situs-situs berita opisisi bisa berakibat jatuhnya Rezim Jokowi.
“Era SBY saja tidak ada menghentikan sementara acara ILC tvOne. Kalau ini dilakukan bisa saja aksi protes terus berlanjut dan Jokowi bisa jatuh,” jelas Baidhowi.
BACA JUGA:
- Prabowo Tegaskan Demo 2 Desember 2016 Bukan Pemberontak
- Aktivis Malari 1974: Semua Aktivis dan Mantan Panglima TNI Ikut Demo 2 Desember
Melalui akun Twitter-nya Presiden ILC Karni Ilyas @karniilyas mengatakan, ILC pada Selasa (22/11) diliburkan untuk sementara waktu.
“Dear Pencinta ILC: Diskusi ILC, Selasa besok, untuk sementara waktu, diliburkan. Sampai ketemu di ILC yang akan datang. Terima kasih,” kicau Karni.
Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan pemerintah tak pernah melakukan pelarangan.
“Kita pernah menegur penayangan ulang ILC edisi ‘Setelah Ahok Minta Maaf’ karena pertimbangan khusus. Sekarang ini kan seolah-olah KPI melarang. KPI tidak pernah melarang dan menegur stasiun televisi untuk menghentikan program. Industri kan aset bangsa jadi kami tidak akan melarang,” kata Ketua KPI Yuliandre Darwis, kepada wartawan, Selasa (22/11
