Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memanfaatkan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi dengan meminta tenaga honorer mengumpulkan KTP.
“Tenaga kerja honorer diminta kumpulkan KTP itu sudah melanggar. Secara psikologi tenaga honorer merasa tidak enak jika tidak memilih Ahok,” ungkap pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suaranasional, Sabtu (15/4).
Menurut Baidhowi, cara yang dilakukan Ahok dan relawannya sebagai bentuk intimidasi. “Kalau saya istilahkan bentuk intimidasi, orang kecil yang dikerjakan kalau tidak memilih tentu merasa tidak enak,” papar Baidhowi.
Kata Baidhowi, aparat kepolisian bisa membongkar cara kerja relawan Ahok seperti ini. “Polisi harus bongkar, ini bentuk kriminal yang memanfaatkan kekuasaannya. Kalau orang kecil hanya ikut saja khawatir dipecat dan tidak mendapat pekerjaan,” papar Baidhowi.
Ahok membenarkan jika kelompok pendukungnya, Teman Ahok berusaha mengumpulkan KTP dukungan dari Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU).
Menurutnya PPSU tak dipaksa untuk memberikan KTP dukungan. “Saya kira kalau PPSU enggak mau kasih ya enggak bisa paksa tuh,” katanya kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (13/4).
