Merasa disindir dengan istilah ‘Pengpeng’, Wakil Presiden Jusuf Kala geram. JK menilai pejabat yang merangkap sebagai pengusaha adalah hal yang wajar. Bahkan JK menolak mentah-mentah ‘gengnya’ akan mendapat 40 persen saham dari pembangunan smelter di Membramo, Papua.
Dia pun balik menuding, pihak yang menuduh ‘gengnya’ dapat jatah dari pembangunan smelter, agar mau membayar sesuai yang dituduhkannya. “Saya tidak tahu. Pokoknya begini aja deh kalau memang bener itu, tapi kalau tidak benar dia denda musti bayar. Kalau ada benar, proyek smelter dibangun oleh Aksa (Mahmud), ambil aja keuntungannya. Tapi kalau tidak, musti bayar jumlah yang sama. Hati-hati, teken di muka!,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Senin (28/12).
Bahkan, JK siap memberikan 40 persen saham yang dituduhkan Rizal Ramli kepada mantan menteri di era Presiden Gus Dur tersebut.
“Dari twitter Rizal Ramli, menyatakan bahwa pihak setnov tidak dapat apa-apa dari Freeport tapi pihak bapak yang diuntungkan dengan Aksa Mahmud dapat 40 persen di proyek pembangunan smelter?” tanya wartawan.
“Bagus itu! Coba cari tahu! Kalau ada kasih, kita kasih semua! Kita kasih untungnya sama Rizal Ramli. Kalau ada,” tegas JK dengan nada meninggi.
Ketika dikonfirmasi mengenai pertemuan keponakannya, Aksa Mahmud dengan petinggi Freeport McMoran, Kalla membantah bahwa pertemuan itu guna membahas mengenai smelter Freeport.
“Siapa yang bilang? Dia itu pengusaha sejak lama, biasa aja. Pengusaha itu biasa bicara dengan pengusaha. Kalau pengusaha tidak bicara dengan pengusaha, bukan pengusaha namanya,” ujarnya. JK menegaskan, dirinya tak ikut campur mengenai bisnis yang dijalankam Aksa Mahmud.
Sebelumnya, ‘Dwifungsi Pengpeng’. Inilah kosa kata baru yang diperkenalkan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Pengpeng adalah akronim dari penguasa sekaligus pengusaha.
“Banyak pejabat yang merangkap menjadi pengusaha. ‘Dwifungsi’ Pengpeng ini merugikan negara dan rakyat, termasuk mengkhianati reformasi,” cuit Rizal Ramli dalam akun twitternya @ramlirizal
