Mantan instruktur Training Partner Instructor (TPI) Grab, Mohamad Hamdan, menyampaikan gagasan besar terkait masa depan transportasi daring di Indonesia. Pada Selasa (16/9/2025) pukul 13.00 WIB, Hamdan menyerahkan langsung surat berisi konsep pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) atau Perusahaan Umum (Perum) transportasi daring kepada Presiden Republik Indonesia melalui Tata Usaha Kementerian Sekretariat Negara.
Hamdan, yang akrab disapa Kang Dadan, datang bersama rombongan Koperasi Gardan Raya Bersatu yang ia pimpin. Menurutnya, industri ride-hailing yang saat ini dikuasai unicorn swasta memiliki potensi besar namun juga menyimpan “bom waktu” yang dapat merugikan jutaan pekerja bila pemerintah tidak turut mengatur secara langsung.
Ia menegaskan bahwa transportasi daring telah menjadi penopang hajat hidup puluhan juta orang. Dari pengemudi roda dua dan roda empat, hingga para pedagang marketplace yang melibatkan jutaan tenaga kerja. Hamdan memperkirakan sekitar 35 hingga 50 juta orang secara langsung dan tidak langsung bergantung pada ekosistem aplikasi transportasi dan marketplace.
“Kebijakan perusahaan ride-hailing swasta berpotensi memiskinkan atau menyejahterakan para pekerja. Karena itu, peran negara tidak cukup hanya sebagai regulator, tetapi juga harus hadir sebagai pelaku melalui pendirian Perum atau BUMN,” ujarnya dalam konsep yang disampaikan.
Dalam surat tersebut, Hamdan dan para pengemudi mengusulkan empat isu utama yang perlu menjadi perhatian: penetapan harga, potongan komisi, dan beban operasional yang selama ini dirasakan memberatkan. Menurutnya, bila pemerintah turut mengelola aplikasi transportasi daring, berbagai beban tersebut dapat ditekan, sekaligus mendongkrak perekonomian nasional.
Hamdan menegaskan bahwa pengajuan gagasan ini bukan demi kepentingan pribadi, melainkan untuk mengawal ide agar dapat dijalankan secara optimal. “Harapan kami, Presiden mau mendengar aspirasi kami demi masa depan jutaan pekerja transportasi daring di Indonesia,” pungkasnya dalam dokumen konsep yang diserahkan.
Usulan ini diharapkan dapat membuka diskusi baru mengenai peran negara dalam ekosistem transportasi daring, sekaligus menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang pesat.
