Presiden Prabowo Subianto baru saja membuat langkah strategis yang mengejutkan publik, sekaligus membuka babak baru dalam arah rekonsiliasi nasional. Keputusan memberikan amnesti kepada tokoh politik Hasto Kristiyanto serta abolisi kepada mantan menteri Tom Lembong, dinilai sebagai upaya konsolidasi menuju persatuan bangsa. Ketua Umum PPJNA 98 (Perhimpunan Pergerakan Jiwa Nasional Angkatan 98), Anto Kusumayuda, menyebut kebijakan tersebut sebagai “langkah berani dan visioner” dalam meletakkan fondasi Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks hukum, amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas tindakan pidana tertentu, biasanya dilakukan atas nama kepentingan negara. Sementara abolisi adalah penghentian proses hukum atas pertimbangan tertentu. Dua instrumen hukum ini bukan hanya produk kebijakan semata, melainkan bagian dari strategi negara dalam menyelesaikan ketegangan politik dan memulihkan kepercayaan publik.
“Prabowo sangat memahami bahwa untuk membangun masa depan yang kuat, kita harus menutup luka-luka masa lalu. Amnesti dan abolisi ini bukan bentuk impunitas, melainkan langkah strategis untuk mempersatukan anak bangsa,” ujar Anto Kusumayuda dalam pernyataannya kepada media, Selasa (5/8).
Anto Kusumayuda menyebut bahwa keputusan tersebut tidak lahir secara spontan. Ia meyakini, Prabowo telah melalui kalkulasi matang baik secara politik, hukum, maupun geopolitik. “Langkah ini diambil bukan karena tekanan, tapi karena visi. Ini adalah bentuk kenegarawanan. Prabowo menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemimpin yang tegas, tapi juga pemimpin yang mampu memaafkan dan merangkul,” ungkapnya.
Menurut Anto, langkah ini memperkuat posisi Prabowo sebagai presiden yang inklusif, tidak dendam, dan mampu menjembatani berbagai faksi politik yang selama ini berseteru. “Kita menuju Indonesia Emas 2045, itu tak akan mungkin tercapai jika elite politik terus terjebak dalam konflik lama. Prabowo membalik halaman sejarah,” tegas Anto.
Anto menilai keputusan ini akan berdampak positif terhadap stabilitas nasional. Ia melihat adanya sinyal meredanya ketegangan politik yang selama ini membekap ruang publik. “Banyak pihak yang dulu saling menuduh kini mulai membuka ruang dialog. Bahkan, beberapa organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya kritis terhadap pemerintah mulai melunak dan bersedia berdiskusi,” tambahnya.
Amnesti dan abolisi ini, lanjut Anto, bukan sekadar melepaskan dua individu dari jeratan hukum, tetapi simbol bahwa negara ingin menyelesaikan konflik melalui pendekatan kemanusiaan dan persatuan nasional. Ia pun mengingatkan bahwa rekonsiliasi adalah bagian dari strategi besar pembangunan bangsa.
“Kalau kita belajar dari Afrika Selatan pasca-Apartheid, atau Timor Leste pasca-kemerdekaan, mereka semua menggunakan pendekatan keadilan transisional yang memprioritaskan perdamaian dan memori kolektif bangsa. Prabowo tampaknya sadar betul akan hal ini,” ungkapnya.
Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar negara dalam menyambut satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Visi ini mencakup Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Anto Kusumayuda menekankan bahwa tidak akan ada Indonesia Emas jika elite politik masih terpecah, rakyat masih curiga satu sama lain, dan hukum dijadikan alat balas dendam politik.
“Prabowo sedang membangun platform rekonsiliasi. Ini penting, karena Indonesia butuh iklim politik yang stabil dan persatuan nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pertahanan,” kata Anto.
Ia juga menilai bahwa langkah ini memberi pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi negara demokrasi yang matang dan dewasa. “Negara yang besar adalah negara yang bisa memaafkan. Kita tidak boleh terus hidup dalam trauma masa lalu. Prabowo sedang menyiapkan panggung masa depan,” pungkas Anto.
Meski menuai pujian dari banyak kalangan, langkah amnesti dan abolisi ini juga tak lepas dari kritik. Beberapa pengamat hukum mempertanyakan dasar hukum serta proses konsultasi dengan DPR. Namun Anto mengingatkan bahwa keputusan presiden berdasarkan konstitusi, dan memiliki pijakan hukum yang sah.
“Setiap langkah besar pasti ada tantangannya. Tapi sejarah akan mencatat bahwa Prabowo mengambil risiko demi bangsa. Dan risiko itu akan dibayar dengan persatuan dan kemajuan,” ujar Anto menutup pernyataannya.
