Warga Desa Puter Tagih CSR PT Quality Works, Kades: Sejak Awal Tak Pernah Ada Bantuan

Warga Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, menyuarakan keresahan mereka atas dugaan tidak tersalurkannya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Quality Works. Perusahaan tersebut diketahui beroperasi di Jalan Raya Mantub KM 12,5, namun hingga kini diduga belum pernah memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar.

Informasi ini dihimpun dari keluhan masyarakat yang merasa diabaikan, meskipun aktivitas industri PT Quality Works berlangsung di wilayah mereka. Sejak mulai beroperasi, perusahaan disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk mendukung pembangunan atau kesejahteraan warga melalui program CSR.

Kepala Desa Puter, Mulyar, S.Pd., membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi awak media.

Baca juga:  Waroeng Kangen Djadoel Mantup, Sensasi Kuliner Pedesaan dengan Harga Merakyat di Tengah Gubuk Tradisional

“Dari awal berdirinya pabrik ini, pihak desa tidak pernah menerima dana CSR dari PT Quality Works. Tidak ada sama sekali bantuan yang kami terima sebagai kompensasi sosial dari perusahaan tersebut,” ungkap Mulyar, Sabtu (26/7/2025).

Upaya media untuk mengonfirmasi ke pihak perusahaan juga menemui jalan buntu. Petugas keamanan di pos penjagaan menolak memberikan akses bagi wartawan untuk bertemu perwakilan perusahaan. Penolakan tersebut dinilai sebagai bentuk sikap tertutup yang justru menambah kecurigaan masyarakat terhadap komitmen sosial perusahaan.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya, setiap perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan anggaran CSR demi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pencabutan izin usaha.

Baca juga:  Kantor Desa Sumberkerep Lamongan Kosong Saat Jam Kerja, Warga Pertanyakan Komitmen Pelayanan Publik

Masyarakat Desa Puter pun mendesak PT Quality Works untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan merealisasikan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Mereka juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turun tangan, melakukan pengawasan ketat, serta memastikan hak-hak warga yang terdampak dapat terpenuhi.

Polemik ini menjadi peringatan penting akan pentingnya transparansi dan komitmen sosial perusahaan di tengah komunitas tempat mereka beroperasi. Pewarta: Hadi Hoy

Simak berita dan artikel lainnya di Google News