Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Beberapa kali PKS dianggap membuat blunder politik yang membingungkan umat.
Pertama, ketika PKS diisukan menerima tawaran Cawapres Koalisi Prabowo yang didukung Jokowi, akhirnya dibantah,;
kedua, waktu PKS menyagubkan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta dan meninggalkan Anies, tapi selang tiga hari kemudian keputusan itu dibatalkan, tiba-tiba malah mengusung Pasangan Anies-Sohibul Iman (Aman).
ketiga, ketika PKS menerima kunjungan Kaesang, umat bertanya-tanya apa yang dijanjikan PKS kepada Kaesang, yang notabene sebagai bagian dari politik dinasti dan merekayasa aturan syarat usia Calon?
keempat, adanya berita di medsos kalau PKS bakal mendukung pencalonan Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara, padahal Bobby bagian dari politik dinasti Jokowi?
Benarkah PKS mulai berganti haluan, meninggalkan fatsun amar ma’ruf nahi munkar dan ikut-ikutan tercebur kedalam kolam kezaliman ?
Tapi berita tentang dukungan PKS terhadap Bobby Nasution segera diklarifikasi oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu :
“Dalam hal ini, Gubernur Sumatera Utara saya perlu menegaskan. Sampai dengan detik ini, belum ada keputusan DPTP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatera Utara,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).
Wacana tentang seolah mulai berubahnya filosofi dan paradigma PKS di mana sikap tegas dan kritis yang selama ini ditunjukkan mulai “mengambang” tidak lagi bersikap keras seperti sebelumnya, kemungkinan bagian dari strategi PKS menghadapi besarnya perubahan dinamika politik di Indonesia.
Mari kita diteropong sikap PKS belakangan ini dari beberapa sisi :
Pertama, PKS sedang bersiasat untuk bisa bergabung dengan kekuasaan, jika itu bermanfaat bagi umat
Tapi faktanya justru sangat madharat baik baik PKS maupun bagi umat, justru yang terjadi malah bakal menenggelamkan PKS sendiri
Kedua, PKS sebagai partai pemenang di Jakarta, memang sangat layak jika harus jadi cagub minimal cawagub
Permasalahannya, jika Anies maju hanya dari PKS jelas tidak bisa nyagub. Untuk jadi cawagub pun PKS harus tetapb berkoalisi dengan partai lain, karena jumlah kursinya cuma 18 sehingga butuh minimal satu partai untuk busa nyawagub Konon PKB dan PDIP tidak setuju jika cawagubnya Sohibul Iman. Jika PKS berkeras mencawagubkan Sohibul Iman tanpa didukung partai lain, maka Pasangan Anies-Sohibul Iman bisa gagal untuk bisa nyalon.
Ketiga, Bujukan koalisi penguasa (Jokowi, Prabowo, Bobby dan Kaesang) hanya sebagai politik pecah belah dan adu domba
Jangan sekali-kali percaya kepada bujukan Prabowo, Jokowi dan dinastinya. Mereka adalah antek-antek oligarki taipan dan China komunis. Sekali PKS terjebak masuk lingkaran mereka (syetan), dipastikan tidak akan bisa keluar lagi, dan citra PKS bakal hancur.
Keempat, Jika PKS ingin bisa mencalonkan cagub atau cawagub, harus berkoalisi dengan partai lain, dengan demikian jangan memaksakan cawagubnya Sohibul Iman
Di mata rakyat, Anies itu sudah PKS, jadi jika cawagubnya Sohibul Iman, seperti didominasi PKS-PKS, sehingga bisa jadi partai lain (PKB, PDIP, dan Nasdem) tidak mau bergabung, kecuali PKS mampu membujuk mereka. Bagi umat pendukung PKS, lebih baik cawagub dari PKB, PDIP, atau Nasdem daripada harus berkoalisi dengan calon dari partai koalisi Pemerintah (Prabowo-Jokowi)
Kelima, Jika pilihan PKS berkoalisi dengan calon dari dukungan Jokowi (RK dan Kaesang), maka reputasi PKS bakal hancur lebur, dunia dan akhirat.
Kaesang adalah simbol nepotisme, kebohongan, kepalaian, penipuan, pelanggaran hukum, tidak punya kompetensi dan karakternya buruk, sehingga harus ditolak secara tegas. Demikian juga jika Calon PKS berpasangan dengan RK dukungan Jokowi dan Prabowi, maka citra PKS dipastikan bakal jatuh.
Demikian halnya dengan pencalonan cagub Bobby Nasution di Sumatera Utara, PKS secara ideologi, filosofi, nilai-nilai kebenatan, moral dan etika serta paradigma jelas sangat tidak sesuai dengan filosofi PKS, sehingga tidak layak untuk didukung PKS. Bobby adalah bagian dari politik dinasti, hipokrit, dan jauh dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.
PKS harus tetap istiqamah di jalurnya, tidak boleh tergoda bujukan jabatan, kekekuasaan, dunia, apalagi bersekutu dalam kejahatan dan kebohongan dengan rezim zakim.
Semoga PKS selalu jadi barometer politik yang bersih dan jujur.
Bandung, 3 Muharram 1446
