Oleh : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik
“Di eksternal ada nama Pak Anies Baswedan, kemudian ada juga nama dari kepolisian, mantan Kapolda juga ada,”[Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, 18/4]
Sebelumnya, pendukung Anies dibuat kecewa oleh sikap NasDem yang mengunggah narasi pencalonan Anies di Pilkada DK Jakarta. Politisi NasDem Willy Aditia, menyatakan Surya Paloh telah memberikan restu dan dukungan kepada Anies untuk maju di Pilkada DK Jakarta.
Narasi dukungan ini, tentu saja melemahkan perjuangan pendukung Anies yang sedang berjibaku memberikan support pada proses di MK. NasDem sama saja telah mengakui Anies kalah Pilpres, dan akan mengusungnya di Pilkada DK Jakarta.
Ternyata, dukungan serupa juga disampaikan PKS. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu ini juga memberikan karpet merah bagi Anies untuk maju Pilkada DK Jakarta.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, menyebut nama Anies Baswedan sebagai nama dari eksternal PKS yang potensial diusung di Pilkada DK Jakarta. Sementara di internal partai, PKS mengusulkan sejumlah nama seperti mantan Presiden PKS Sholibul Imam dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Terlepas itu baru wacana, dan belum tentu juga PKS mengusung Anies di Pilkada DK Jakarta, sebagaimana NasDem juga demikian, namun lontaran wacana mengusung Anies maju Pilkada ditengah upaya hukum di MK, jelas melemahkan dan mendelegitimasi perjuangan. Sikap PKS yang akan mengusung Anies di Pilkada ini, sama saja mengakui kekalahan Anies dalam Pilpres 2024.
Sikap ini, kontradiktif dengan upaya sejumlah tokoh yang mengirim amicus curiare ke MK, yang minta MK membatalkan kemenangan Pilpres karena curang. Sikap ini, juga tak sejalan dengan upaya relawan dan pendukung yang berjuang dan berkorban, demo di MK untuk memperjuangkan Anies Baswedan.
Walaupun, dari sisi politis bisa saja dibenarkan. Karena parpol tentu harus berfikir realistis, dan pragmatis. Logika parpol memang berbeda dengan logika relawan dan pendukung.
Dalam Pemilu 2024 ini, perolehan suara NasDem dan PKS naik. Jadi, amat wajar sikap kedua partai ini yang pada awal pengumuman hasil oleh KPU menyatakan menerima hasil Pemilu, kendati Paslon yang mereka usung mengajukan keberatan ke MK.
Sangat realistis pula, jika kedua parpol ini tak terlalu berjibaku untuk Paslon dalam sengketa Pilpres, karena Paslon 01 bukan dari kader NasDem maupun PKS. Berbeda dengan PKB yang terlihat masih solid mendukung Cak Imin di MK, kendati sudah terbaca pula ancang-ancang PKB untuk merapat ke kubu Prabowo Gibran.
Itulah politik dalam demokrasi. Tidak ada idealisme. Semua serba dikalkulasi secara pragmatis dan materialistis. Tak ada standar idealita yang baku, keduanya hanya soal kepentingan politik sebagai dasar mengambil kebijakan.
Berbeda dengan politik Islam, yang menjadikan hukum Syara’ sebagai standar dalam amal dan ridlo Allah SWT sebagai tujuan. Idealisme akan selalu terjaga, kendati realita politik datang silih berganti. [].
