Oleh : Memet Hakim (Pengamat Sosial Wanhat APIB & APP TNI)
Kasus Rempang bukan hanya melukai masyarakat yg tinggal di pulau Rempang saja, tapi telah melukai bangsa Melayu, Minang, Sunda, Jawa dan lainnya. Kasus ini melukai seluruh elemen bangsa Indonesia, kecuali yang menjadi compradornya RRC.
TW sebagai pemilik HGU katanya minta supaya Rempang dikosongkan Polisi dan TNI segera turun membantu TW dengan alasan yang tidak masuk akal sehat. Biaya pergerakan pasukan polisi dan TNI berasal dari pajak rakyat termasuk rakyat Rempang digunakan untuk mengusir rakyat. Demi membantu TW pengusaha non pri ini, polisi dan TNI dikerahkan, apa tidak salah ? Ini kesalahan besar, memangnya polisi dan TNI bawahannya TW ?
Memperhatikan proses pembuatan HGU nya juga jadi mencurigakan, sangat diduga tidak sah. Konon kabarnya ET dan Opung punya andil usaha disini, artinya baik TW, ET dan Opung harus diadili. Mereka telah menjadi agen RRC sambil ikut usaha di dalamnya.
Jika seorang wni non pri sudah berani mengusir pribumi, jangan salahkan mereka jika ini memicu pengusiran tka RRC dan jaringannya 9 naga. Buat rakyat bangsa Melayu, mempertahankan hak miliknya adalah sah dan insha Allah termasuk pada Jihad fisabilillah. Buat polisi, tentara dan para pejabat penjual negeri ini, jika mati mereka mati sebagai penghianat bangsa.
Petisi-100, Mosi tidak percaya dan terakhir desakan Hak Angket serta laporan ijazah palsu merupakan indikasi bahwa Jokowi tidak dipercaya rakyat lagi. Siapapun yang masih membantunya, pasti sadar dan paham resikonya kelak.
Tanggal 28.09.2023 merupakan waktu yg sangat ditunggu oleh tim inteligen, agar terjadi bentrokan fisik, perang antara pasukan Cina (baca polisi, Satpol PP dan tentara) dengan rakyat pribumi yang bertahan. Kasus ini diduga merupakan “operasi inteligen” yang dibuat agar pilpres ditunda, akibat kondisi darurat. Kondisi darurat ini yang dibuat sendiri oleh penguasa, tapi ujungnya diperkirakan seperti itulah.
Begitu banyak dan besarnya pernyataan bela rakyat Rempang, diprediksi pengusiran tka dan non pri muncul kembali. Ini tanggung jawab jokowi pengendali gerakan inteligen.
Bandung, 23.09.2023.
