Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)
Sistem intelijen negara yang profesional harus siap dan mampu dengan cepat mengantisipasi dan merespon berbagai ancaman nasional dengan memberikan peringatan dini yang cukup dan masukan yang tepat kepada Presiden untuk mengambil kebijakan nasional guna mengatasi ancaman tersebut.
Penanganan yang baik atas kerahasiaan informasi intelijen selalu diberitahukan oleh aparat intelijen negara, bersifat rahasia.
Prinsip-prinsip pembatasan informasi, pemilihan informasi intelijen yang akurat, keputusan yang jelas mengenai kerahasiaan dan kadaluwarsa informasi intelijen, serta kredibilitasnya di satu sisi, dan akuntabilitas aparat intelijen di sisi lain, perlu diatur dalam undang-undang .
Kerja intelijen, penerapannya tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, khususnya Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan merupakan info rahasia negara, khususnya untuk kendali stabilitas dan keamanan negara.
Beredar luas informasi seputar informasi intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi. Bahkan menko Polhukam Mahfud MD menyebut, data intelijen yang dimiliki Jokowi tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Disebutkan, Presiden pasti punya intelijen, siapa politisi yang nakal, siapa politisi yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, dan sebagainya, kata Mahfud di Jakarta, Minggu (17/9).
Hal itu diungkap presiden saat menghadiri rakernas relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9). “Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.
Kalau itu definisi yang dimaksud dugaan kuat justru pelaku terkait bukan hanya partai. Kerja secara gelap jelas melibatkan beberapa pejabat negara termasuk presiden sebagai politisi gelap bersama para pembantu
Sesuai penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD dijelaskan bahwa soal informasi intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi, soal situasi dan arah partai politik di Indonesia. Artinya Presiden sedang kebingungan mengendalikannya.
Mahfud tidak akan bisa membantah tudingan koalisi masyarakat sipil yang menilai Jokowi sedang bermain menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadi.
Di saat-saat Presiden sedang terpental lepas kendali, kemampuannya mengendalikan koalisi besar yang telah berantakan, tidak lagi sesuai dengan angan angan arah politiknya.
Persoalannya akan menjadi makin rumit ketika masalah politik, ekonomi dan dominasi oligasi. Oligargi mengetahui kerja politik dan kekuasaan Presiden makin melemah.
Info intelijen yang di obral murah, diduga kuat semua hanya rekayasa politik pribadinya ketika sedang mengalami jalan buntu karena partai partai sudah di luar kendalinya.
Sudah cukup waktu, Presiden selalu menyampaikan bahwa tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Namun untuk bisa ke sana, Jokowi mengatakan semua sangat tergantung pada kepemimpinan.
Presiden Jokowi juga mengatakan 2024 menjadi salah satu tahun penentu nasib Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dan kesempatan itu ada di tiga periode kepemimpinan nasional. Sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income trap. Terjebak pada jebakan negara berkembang,” ujar Jokowi.
Di kaitkan dengan info intelijen seolah olah berita baru dan sangat penting. Sementara sebagian rakyat sudah bisa menebak Jokowi dalam kesulitan untuk meneruskan keinginannya, bisa menambah kekuasaan tiga periode atau bahkan ingin berkuasa lebih lama lagi.
Masyarakat luas pun banyak yang menduga Jokowi dalan tekanan kekuatan asing khusus nya dari Cina untuk tetap bisa berkuasa sebagai boneka nya.
Negara dalam kondisi sakit, rakyat dalam kondisi susah dan menderita akibat salah kelola negara, negara terus meluncur kearah yang salah dan kehancurannya.
Sementara Jokowi sendiri bersama keluarganya sedang menghadapi kesulitan menghadapi dampak resiko politik dan hukum yang akan menimpanya paska lengser dari kekuasaannya
Hentikan cuap cuap obral info intelijen murahan, sangat tidak diperlukan dan hanya akan mempersulit, menambah gaduh dan kekacauan negara.
