Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)
Luhut mulai kepanasan. Kritik masyarakat mulai diarahkan ke Luhut yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap keterpurukan negeri ini. Rupanya Luhut menanggapi negatif berbagai kritikan masyarakat. Kata Luhut: Orang Nggak Pernah di Pemerintahan Nggak Usah Banyak Omong.
Di akhir periode pemerintahan Jokowi, yang faktanya lebih banyak dikendalikan oleh Luhut, bisa dibilang dalam mengelola negara Luhut telah gagal. Semua indikator pemerintahan menunjukkan kemunduran. Dari sisi ekonomi mikro, pemerintahan yang bersih, persatuan dan keakraban bangsa, penerapan hukum yang berkeadilan, kesejahteraan rakyat, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak telah menunjukkan kegagalan.
Di akhir masa jabatan Jokowi, borok-borok pemerintah terus bermunculan secara simultan.
Paling tidak ada 7 kegagalan Luhut dalam mengelola negara ini :
Pertama, menggadaikan kedaulatan NKRI demi China komunis
Selama rezim Jokowi China sangat leluasa mengobok-obok Indonesia sehingga Indonesia bukan lagi negara yang berdaulat srcara penuh. Berbagai wilayah di Indonesia telah dikuasai China, bahasa yang digunakan bahasa China, bahkan penduduk pribumi pun sulit masuk. Banyak pulau reklamasi yang telah dikuasai China, kecuali sebagian yang di Jakarta.
Kedua, Oligarki taipan terlalu mengendalikan pemerintahan Indonesia
Bukan lagi dari sisi ekonomi yang telah melumpuhkan perekomian dalam negeri, tetapi di era Jokowi oligarki taipan dibiarkan masuk ke ranah politik sehingga hampir seluruh penyelenggaraan negara diatur dan dikendalikan oleh oligarki taipan. Para pejabat kita, termasuk para penegak hukum sengaja dibuat tersandera karena sudah dijerat dengan uang sogokan.
Ketiga, Terlalu membiarkan dan memanjakan TKA China yang menggusur pekerja dan penduduk pribumi.
Masuknya TKA China yang sangat jor-joran selain mengancam para tenaga kerja lokal, juga bisa menggeser dan menggusur penduduk pribumi. Ke depan jika TKA China tidak distop, Penduduk China akan menguasai Indonesia, seperti yang terjadi di Singapura, warga Melayu tergusur menjadi warga kelas 2 dan banyak yang jadi pengemis dan budak China.
Keempat, Luhut membiarkan korupsi merajalela tanpa kendali
Korupsi di era Jokowi sangat ugal-ugalan. Ada yang menyebutkan lebih dari 4000 triliun uang negara dikorup para pejabat. Hampir semua lembaga pemerintahan dipenuhi dengan para koruptor. Dan Luhut tidak berdaya mengatasinya.
Kelima, Mafia, perjudian, narkoba, dan berbagai kejahatan aparat kepolisian di era Jokowi sangat parah
Terbongkarnya kasus Ferdy Sambo telah menguak betapa jahatnya aparat kepolisian dalam menutupi kasus mafia, judi online, narkoba, sampai penjualan organ tubuh manusia. Kenapa Luhut tidak bisa mengatasinya?
Keenam, selama periode Jokowi hukum sangat tumpul dan hanya menjadi alat penguasa
Berbagai kasus besar yang menjerat para debitor dan pengemplang pajak para taipan dibiarkan, kasus korupsi para pejabat lingkar istana selalu lolos, demikian juga para petinggi parpol, para anggota Dewan, dan pimpinan lembaga tinggi atau tertinggi negara dibiarkan hanya dijadikan sandera dan tukar tambah politik. Sehingga langkah mereka bak wayang yang dikendalikan dalangnya.
Sebaliknya, kalau kepada oposisi, para pengkritik rezim, dan para ulama aparat hukum galaknya luar biasa. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, kadang tidak ada kesalahan dicari-cari supaya salah. Itulah karakter rezim Jokowi di mana Luhut bertanggung jawab langsung.
Ketujuh, di era Jokowi Konstitusi dan Undang-undang diubah-ubah seenaknya demi menuruti kemauan oligarki taipan
Hanya dalam kurun waktu sekitar 8 tahun memimpin, rezim Jokowi yang bersekongkol dengan DPR, telah berkali-kali membuat, merubah, mengurangi, dan menambah Undang-undang yang hanya mengutamakan oligarki taipan dan kepentingan rezim Jokowi. Mulai dari Undang-undang Tata Kota, Undang-undang Desa, Undang-undang tentang Covid-19, Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang HIP, Undang-undang Minerba, Undang-undang KUHP, sampai dengan Undang-undang Cipta Kerja yang merampas hak buruh (rakyat) semuanya hanya mengikuti pesanan oligarki taipan. Hampir semua anggota Dewan sudah tersandera oligarki taipan (via Luhut) dengan suap dan berbagai proyek.
Cukup sudah sepak terjang Luhut merusak negeri ini. Beri kesempatan kepada anak bangsa yang lain yang lebih baik. Negara ini bukan milik China, bukan milim para oligarki taipan, atau para begundal politik. Negeri ini telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan para ulama dengan tetesan dan darah dan berondongan peluru. Jangan hanya ingin menghancurkan tanpa pengorbanan dan perjuangan untuk membangunnya.
Bandung, 5 Ramadhan 1444
