Oleh: Memet Hakim (Pengamat Sosial)
Pilpres pilkada pileg akan dilakukan tahun 2024, tapi hingar bingarnya sudah terasa saat ini. Pilpres akan memilih presiden RI, pilkada akan memilih gubernur, walikota dan bupati, pileg memilih anggota DPR pusat, tingkat 1 dan 2 serta DPD.
Jika dianggap lowongan kerja, banyak lowongan baik di pileg dan di pilkada yang tersedia. Lowongan ini bisa merupakan peluang menjadi pemimpin/wakil rakyat sebagai birokrat baik, birokrat maling atau birokrat kacung konglomerat.
Bagi anggota DPR juga sama, banyak peluang kerja bagi pejuang, pengangguran, maling dan petugas partai. Prinsipnya lowongan tersebut akan diisi oleh pejuang rakyat atau pengkhianat rakyat.
Seperti misalnya 21 maret 2023 DPR telah meresmikan Perpu Cipta Karya menjadi Undang-undang. Sudah jelas UU itu merugikan rakyat dan menguntungkan investor, masih juga ngotot di sahkan. Artinya anggota DPR dan pimpinannya adalah pengkhianat rakyat dan membela investor & pengusaha. Mereka adalah orang-orangnya oligarki yang dipimpin oleh para konglomerat non pri. Anggota DPR yang ikut menandatangani pengesahan UU tersebut jangan dipilih karena telah menjadi pengkhianat rakyat dan berpeluang menjadi penghianat bangsa yang lebih besar dikemudian hari.
Begitu pula partai yang mendukung pengesahan UU jangan dipilih karena mereka secara terang benderang telah berpihak kepada pengusaha dan merugikan rakyat. Memang tidak semua anggota partai berbuat jahat kepada rakyat, ada juga partai yang secara konsisten membela rakyat dengan tidak ikut mengesahkan UU tersebut.
Contoh kasus seperti itu dapat menjadi cermin dalam pemilihan anggota legislatif, gubernur, walikota bupati maupun presiden.
Pastikan dan teliti rekam jejak para calon pimpinan negara tersebut.Hati hati jangan sampai tergiur dengan popularitas, banyaknya baliho, hasil survey bayaran, bantuan uang dan kata kata manis para calon pemimpin. Cek dan ricek saja rekam jejaknya apakah dia pembela rakyat pribumi atau penghianat atau koruptor. Pilihlah calon pemimpin yang amanah & pejuang rakyat, jika ingin bangsa Indonesia lebih baik.
Jangan sampai Indonesia dimasa depan dikuasai oleh orang-orang yang justru menindas rakyatnya sendiri. Waspada juga pada KPU yang sangat rawan kecurangan dan pro oligarki.
Indonesia berpenduduk 270 juta jiwa. 95% merupakan rakyat pribumi, etnis cina 3% lain lain 2%. Credit Suise mencatat ada 4 orang pengusaha terkaya di Indonesia, kekayaannya setara dengan 100 juta rakyat Indonesia dan 1 % penduduk Indonesia kekayaannya setara dengan 90% kekayaan rakyat Indonesia. Artinya 99% rakyat Indonesia hanya memiliki 10 persen kekayaan, info ini sangat mengerikan. Mayoritas dari yang 1 % itu adalah etnis Cina. Karena itulah jika ingin berubah nasib bangsa Indonesia, harus hati2 memilih pemimpin
Mereka itulah yang merusak perekonomian Indonesia.mereka bekerjasama dengan birokrat pribumi untuk tidak membayar pajak sebenarnya. Bagi mereka menyuap, mengancam dan culas adalah biasa karena bisnisnya seperti itu. Tidak heran jika sekelas menteri keuangan saja kesulitan menagih pajak orang kaya. Dua orang terkaya di Asia tenggara adalah berasal dari Indonesia (Forbes billioner top ten East West Asia) Kekayaannya masing2 memiliki lebih dari 23 trilyun di tahun 2022.
Untuk itulah bangsa pribumi harus hati hati memilih pemimpin, jangan sampai memilih pemimpin yang hanya mementingkan para pengusaha dan memeras rakyatnya sendiri. Waspada bahaya cina karena para TKA dan turis permanen konon kabarnya merupakan rakyat yang terlatih dan sudah dibekali ktp Indonesia.
Bandung
22 Maret 2023
