Lembaga Dakwah (LD) PBNU menjadi kolot yang meminta pemerintah melarang wahabi dan HijrahFest. Di era demokrasi semua diberi kebebasan dalam berekspresi termasuk Wahabi dan HijahFest.
“LD PBNU sudah jadi kolot,” kata mahasiswa Filsafat UGM Taufiqurrahman di akun Twitter-nya @philtaufiq, Sabtu (29/10/2022).
Taufiqurrahman mengatakan seperti itu menanggapi berita dari detik berjudul “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest”
Kata Taufiqurrahman, kekolotan LD PBNU melebihi MUI yang pernah mengharamkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme tetapi tidak pernah meminta pemerintah melarangnya.
LD PBNU meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi. Selain itu, LD PBNU meminta gelaran event HijrahFest atau HijabFest dilarang.
Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi.
“Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual),” bunyi rekomendasi dari laman LD PBNU, Jumat (28/10/2022).
