Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mendapat perintah dari oligarki untuk memutuskan menolak Judicial Teview (JR) Presidential Threshold (PT) 0 persen.
“Ada dugaan oligarki “perintahkan” MK untuk menolak Judicial Review PT 20 persen,” kata aktivis senior Dedi Ekadibrata dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (26/4/2022).
Kata Dedi, publik akan mencatat hakim MK yang menolak JR PT 0 persen. “Catat siapa saja Hakim MK yang menolak ada waktunya mereka mempertanggungjawabkan di depan hukum,” jelas mantan politik di era Soeharto ini.
Dedi menilai perubahan bangsa Indonesia tidak bisa dengan pemilu karena sudah dikendalikan oligarki dengan PT 20 persen.
“Ini peta jalan untuk perubahan. Kita tidak bisa hanya memilih pemimpin yang sudah dialas/disiapkan oligarki. Rakyat Indonesia wajib berjuang untuk mendapatkan pemimpin di luar lingkaran oligarki. Caranya people power tidak dengan jalan pemilu yang dikendalikan oligarki PT 20 persen,” pungkas Dedi
