Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan menolak menunda pemilu dan meminta para menteri tidak bicara perpanjangan presiden belum dianggap sikap resmi pemerintah.
“Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta para menteri tidak membuat polemik mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet rabu, 5 April 2022 belum dapat dianggap sebagai sikap pemerintah,” kata Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) Hasanuddin kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (8/4/2022).
Kata Hasanuddin, saat ini diperlukan sikap Pemerintah terhadap isu penundaan pemilu dan tiga periode jabatan presiden.
“Presiden Jokowi sudah saatnya menyampaikan sikap pemerintah secara resmi karena sudah ada upaya politik menunda dan memperpanjang masa jabatannya,” paparnya.
Sikap pemerintah itu, kata Hasanuddin untuk mengakhiri polemik sehingga bisa fokus pada pemulihan ekonomi akibat bencana nasional kesehatan Covid-19. “Bisa menjalankan agenda nasional Pemilu 2024 serta mengembalikan arah Pembangunan IKN Nusantara pada kemampuan kemandirian sebagai bangsa yang berdaulat tanpa keterlibatan asing,” ungkap Hasanuddin.
Hasanuddin berharap dalam waktu dekat Presiden Jokowi dapat mengundang dan bertemu dengan Partai Politik pendukung pemerintah untuk segaris dan sejalan.
“Jika tidak maka, polemik dan upaya penundaan dan perpanjangan jabatan presiden masih akan terus berjalan, dan Presiden Jokowi dianggap tidak serius pada masalah tersebut,” pungkasnya.
