Partai politik (porpol) jangan menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pemilihan presiden (pilpres) 2024. Mantan Wali Kota Solo itu sangat patuh terhadap konstitusi.
“Jangan tekan Presiden Jokowi menunda Pilpres 2024. Ada kepentingan reshuffle kabinet dengan menunda Pilpres 2024,” kata Ketua Umum PPJNA Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (16/3/2022).
Kata Anto, parpol yang menginginkan menunda Pilpres 2024 sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan konstitusi.
“Tidak ada alasan logis, konstitusional dan fakta sosial-politik serta sikap ambigu parpol terhadap jadwal Pilpres yang dapat diterima akal sehat,” ungkapnya.
Menurut Anto, parpol yang mengusulkan menunda Pilpres 2024 membuat kegaduhan dan mengganggu kinerja Presiden Jokowi. “Ada parpol yang sengaja menciptakan kegaduhan dan memojokkan presiden seakan-akan terlibat pada persoalan tersebut, dan apalagi keikutsertaan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam proses tersebut,” jelas Anto.
Selain itu, aktivis 98 Hasanuddin, meminta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak menggunakan dana asing.
“Apa jadinya kedaulatan kita dan kemandirian bangsa ini, jika pembangunan IKN bersumber dari pendanaan asing.Ini sama halnya dengan penyerahan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan UUD ‘1945 dan pembukaanya,” jelasnya.
Adanya UU IKN dan tidak terjadi dualisme ibu kota negara, kata Hasanuddin, sudah saatnya diproses perubahan status DKI Jakarta menjadi Daerah Istimewa Jakarta.
