Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membersihkan menteri yang berbisnis PCR di tengah pandemi Covid-19. Menteri yang berbisnis PCR mengkhianati Jokowi dan reformasi.
“Presiden Jokowi harus membawa semangat reformasi dengan membersihkan menteri yang berbisnis PCR,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (8/12/2021).
Membersihkan menteri yang berbisnis PCR, menurut Anto, merupakan amanat reformasi dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Menteri berbisnis PCR memunculkan konflik kepentingan,” ujar alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Kata Anto, pemerintahan Jokowi sedang menyelesaikan masalah BLBI termasuk menghadapi keluarga Cendana. “Tommy Soeharto juga melakukan perlawanan hukum ketika asetnya disita negara,” jelas Anto.
Ia mengatakan, di sekeliling Jokowi ada oligarki yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. “Oligarki ingin terus mengendalikan kekuasaan termasuk menjadi ‘bandar’ di Pilpres 2024,” paparnya.
Dalam menghadapi oligarki, kata Anto, Presiden Jokowi harus melibatkan aktivis 98 yang sudah berpengalaman dalam menghadapi Orde Baru. “Aktivis 98 siap mengawal dan menjalankan reformasi di dalam pemerintahan Jokowi,” jelas Anto.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan (prokes) dan tidak berpergian di saat pemerintah membatalkan PPKM Level 3. “Masyarakat jangan lengah ancaman Covid-19,” pungkasnya.