Mahasiswa Mamberamo Tengah se-Jawa & Bali berdemonstrasi di Kantor Mendagri dengan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah memperhatikan nasib mereka yang sedang belajar.
“Sampai hari ini kami datang kembali di kantor Kemendagri agar Menteri Tito Karnavian dapat memanggil Bupati Mamberamo Tengah mempertanggujawabkan nasib kami,” kata korlap aksi di Kemendagri Mapry Kogoya dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (11/11/2021). “Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dua tahun mengabaikan nasib studi dan kontrakan,” ungkapnya.
Mapry Kogoya mengatakan, mahasiswa Mamberamo Tengah Se-Jawa & Bali sudah beraudiensi dengan pihak Mendagri dalam hal ini diwakili Sekjen Kemendagri. “Pak Sekjen sendiri telah menyurati Bupati Mamberamo Tengah Maupun DPRD Mamberamo Tengah untuk segera merespon tuntutan,” paparnya.
Kata Mapry Kogoya, mahasiswa Mamberamo Tengah Se-Jawa & Bali sudah tidak mampu lagi untuk membayar kontrakan asrama Rp 60 juta pertahun di setiap kota. “Kami semua memiliki orang tua yang latar belakang minim sehingga bingung memikirkan membayar tagihan kampus, kontrakan, makan lainya,” jelas Mapry.
Pemerintah sering berbicara Sumber Daya Manusia Papua masih minim tetapi pemerintah tidak mampu memberdayakan Mahasiswa yang punya semangat kuliah. “Apalagi kami ini aset-aset bangsa setelah selesai pulang membangun Kabupaten Mamberamo Tengah,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Bupati Mamberamo Tengah berencana maju menjadi calon Gubernur Papua 2023 namun mengabaikan warganya yang sedang menempuh pendidikan di Jawa dan Bali.
“Kami yang di kabupaten saja diabaikan bagaimana dengan Papua yang jumlah penduduknya besar tentu punya tantangan besar, seharusnya Bupati Mamberamo Tengah memanfatkan momen ini menciptakan banyak SDM agar bisa melanjutkan pembangunan yang pernah dirintisnya,” pungkasnya.