Tuntutan mundur Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menguat adanya skandal menteri berbisnis PCR di saat pandemi Covid-19.
“Kasus PCR yang melibatkan Luhut dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi seakan menajamkan proses delegitimasi dan mungkin mengarah delegalisasi rezim Jokowi,” kata pegiat sosial Yusuf Blegur dalam artikel berjudul ‘Luhut Kusut, Jokowi Nyeri’
Kata Yusuf, menteri berbisnis PCR membuat tuntutan mundur pada Jokowi seperti air bah yang tak terbendung lagi. “Rasanya, bulan madu dan keharmonisan Jokowi dan Luhut akan terusik,” ungkapnya.
Luhut dan Jokowi dalam waktu dekat bisa saja tak lagi menikmati surganya kekuasaan. Salah satu atau keduanya akan terhempas. Mengguncang dan mungkin akan meruntuhkan bangunan lama kongsi bisnis dan politik keduanya. “Setidaknya, obsesi presiden 3 periode menjadi jalan terjal dan mengalami kebuntuan. Itupun kalau 2 periode kepemimpinan Jokowi bisa tuntas. Tidak berhenti di jalan,” jelas Yusuf.
Selain itu, Yusuf mengatakan, Jokowi maupun Luhut tetap memiliki bos besar. Lebih dari sekedar cukong atau taipan. Kekuatan kapital besar dan global yang berwujud korporasi borjuis internasional.
Ada rumor yang berkembang, jauh sebelumnya Jokowi telah disiapkan oleh tim profesional yang menghantar Jokowi dari walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga ke kursi presiden. Tak tanggung-tanggung, Jokowi didukung oleh konsultan politik yang sama yang telah memenangkan beberapa pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentunya dengan bohir yang sama pula.
“Tampilnya Jokowi sendiri dalam panggung politik Indonesia, sejak awal sudah menjadi ‘grand desain’ kepentingan kapitalistik yang mengusung agenda oligarki politik dan ekonomi. Dalam tampilan borjuasi korporasi dan investasi, sejatinya Jokowi bersama Luhut telah menjadi bagian dari skenario neo kolonialisme dan imperialisme baru bagi masa depan negara Indonesia,” pungkas Yusuf.