Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) bisa memanfaatkan dana Global Collateral Account (GCA) dalam mengatasi kejenuhan likuiditas.
“Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu meminta Tommy Suharto mengembalikan uang BLBI lebih kurang Rp5,6 triliun serta masih akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menarik dana BLBI Rp100 T. Kondisi ini sekalgus memperlihatkan bahwa pemerintah sedang mengalami kejenuhan likuiditas,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Selasa (23/8/2021).
Dalam mengatasi kejenuhan likuiditas, kata Amir, pemerintah Jokowi bisa memanfaatkan dana GCA. “Sepengetahuan saya komunitas intelijen khususnya di lingkungan TNI AD sudah memiliki data yang akurat tentang dana GCA ini,” ungkapnya.
Dana GCA ini mencapai 917 rekening di seluruh dunia dan Presiden Jokowi bisa minta keterangan dari pihak yang telah melakukan pertemuan dengan IHW.
Di sisi lain untuk mendapatkan akurasi mengenai dana GCA ini oleh IHW, kata Amir, petugas interpol sudah bertamu ke BI khususnya ke pusat data BI di Latumenten dan yang paling menggembirakan, seminggu lalu seorang petinggi TNI AD bintang dua, dengan ditemani politisi Gerindra telah bertamu ke rumah IHW di Depok untuk berdiskusi tentang pemanfaatan dana GCA.
“Saya memberikan catatan apakah kehadiran mereka di sana mewakili institui atau partai. Diharapkan adalah kesadaran bela negara yang telah ditunjukan IHW agar Presiden Jokowi sudah bisa menetapkan kebijakan untuk pemanfaatan dan pendayagunaan GCA dimaksud yang sasaran utamanya adalah agar stabilitas negara tidak rapuh dan goyah,” paparnya.
Selain itu, Amir mengatakan, Perpanjangan PPKM yang dilontarkan Presiden Jokoei ditambah lagi dengan permintaan Menkeu agar BI ikut memikul beban terhadap tekanan ekonomi merupakan indikasi kuat bahwa rezim sedang mengalami kepanikan.
“Indikator itu terlihat pada permintaan Menkeu Sri Mulyani yang kemudian diamini otoritas BI agar bank sentral dapat membeli SUN dan SBN dalam rangka mengatasi defisit APBN,” ungkap Amir.