Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan mengatakan, 100 hari kinerja Kapolri Jenderaal Pol Listyo Sigit terlihat penegakan hukum masih tebang pilih.
“Penegakan hukum masih tebang pilih, ada pihak-pihak yang dijerat dengan UU ITE karena diduga menebar kebencian dan menyebarkan berita palsu. Sementara ada orang yang tidak dikenakan pasal tersebut padahal perbuatannya sama, hanya karena mereka membela kekuasaan. Ini baru satu contoh, masih banyak lagi,” kata Fery, Jumat (15/5/2021)
Lanjut Fary, Begitu juga dalam penegakan HAM, masih sangat jauh dari kata memuaskan. Fery mencontohkan penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan Densus 88 terhadap aktivis eks FPI yang diduga terlibat terorisme.
“Waktu menangkap Munarman itu arogansi anggota Polri cukup gamblang dipertontonkan dimuka publik. Bagaimana orang yang belum tentu bersalah diseret dan didorong masuk kedalam mobil, bahkan memakai alas kaki pun tidak diizinkan. Kemudian matanya ditutup dengan kain, jelas ini melanggar HAM,” ujar Fery.
Fery berharap, aparat kepolisian terutama Densus 88 untuk menerapkan hukum secara proporsional dan profesional.
“Hendaknya aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88 harus menerapkan hukum secara proporsional dan profesional. Polri harus transparan dan objektif dalam mengungkap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik sebagai implementasi konsep Presisi yang disampaikan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” tutup Fery Dermawan.