Komnas HAM tidak melihat fakta dan menyakiti rakyat atas sikapnya memuji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua tahun terakhir ini dalam masalah HAM.
“Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyoroti 8 pelanggaran HAM pada tahun 2020 dan PBB menilai ada pelanggaran HAM dalam pembangunan sirkuit Mandalika. Sekarang Komnas HAM memuji Jokowi. Komnas HAM tidak melihat fakta sebenarnya,” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada www.suaranasional.com, Rabu (7/4/2021).
Menuruut Nicho, pelanggaran HAM di era Jokowi sangat banyak mulai peristiwa di depan Bawaslu saat rakyat protes hasil Pilpres, perampasan tanah milik rakyat sampai pembunuhan enam Laskar FPI. “Kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terselesaikan sampai sekarang. Ini membuktikan Komnas HAM tidak bekerja secara benar,” ungkapnya.
Kata Nicho, Komnas HAM sebagai lembaga independen dan dibiayai uang rakyat harus menjalankan tugasnya dengan benar. “Sangat malu dengan rakyat dan dunia internasional atas kinerja Komnas HAM yang hanya menjadi pembenar penguasa saja,” jelas Nicho.
Ia mengatakan, desakan pembubaran Komnas HAM bisa dibenarkan jika kinerjanya hanya mengikuti pemerintah. “Komnas HAM menghabiskan uang rakyat tapi kinerja tidak benar. Lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan ada kemajuan sikap dari Presiden Joko Widodo dalam dua tahun terakhir terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Taufan mengatakan, dalam beberapa pertemuan Jokowi memberikan arahan yang jelas, salah satunya terkait koordinasi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
“Soal HAM berat, dua tahun terakhir ada kemajuan sikap Presiden,” kata Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (6/4/2021).