Pengalihan isu jelang 2021 seperti mempermasalahkan tanah Markaz Syariah milik FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor sangat tidak relevan.
Demikian dikatakan Ketua Umum Gerakan Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar AlHamid kepada suaranasional, Kamis (24/12/2020). “Padahal masalah tanah yang lebih besar seperti di Kalimantan, Sumatera, Papua, pertambangan yang menghancurkan tanah rakyat, hutan dibabat sehingga membuat iklim hancur,” ungkap Habib Umar.
Menurut Habib Umar, pemerintah sengaja melemparkan pengalihan isu mengalihkan persoalan yang lebih besar seperti ekonomi, pelanggaran HAM terbunuhnya 6 Laskar FPI maupun penanganan Covid-19. “Pada 2021 Pemerintah harus sadar melakukan perubahan yang lebih baik dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil,” jelas Habib Umar.
Ia mengatakan, rakyat tidak bodoh ketika pemerintah melakukan pengalihan isu kasus besar. “Jangan membuat isu baru agar rakyat melupakan yang besar dan jangan menganggap rakyat bodoh dengan melempparkan isu-isu yang tidak populer,” papar Habib Umar.
Kata Habib Umar, pemerintah haru mengkaji ulang kebijakan yang tidak membawa keadilan bagi rakyat.
Habib Umar menilai pemerintah terlihat mengajari rakyatnya menjadi preman berkuasa dengan berlindung di balik undang-undang. “Ketika rakyat protes maka ditindak. Padahal aparat yang membawa kemarahan dan membawa kegaduhan,” ungkapnya.
