Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyal mengincar Menteri KKP yang telah ditinggalkan Edhy Prabowo akibat terkena kasus korupsi.
“Namun kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, maka itu bisa jadi hanya sekedar mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshufle yang memang tidak pernah ditutup kemungkinannya oleh Presiden,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Kamis (26/11/2020).
Arsul mengatakan, PPP sendiri menyerahkan sepenuhnya perihal posisi Menteri KKP maupun kemungkinan reshuffel kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.
PPP hanya menyarankan agar Jokowi dapat memilih orang dengan integritas untuk menjabat posisi menteri.
Soal siapa tokoh yang pantas baik dari kalangan partai maupun non partai, Arsul tak ingin mendahuli Jokowi.
“Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP. Sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya. Kalo soal nama ya jangan mendahului yang punya hak prerogatif,” kata Arsul.
