Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan berpotensi berdampak pada terganggunya ketahanan pangan. Pembatasan aktivitas di berbagai belahan dunia menjadi penyebab utamanya, sehingga jalur distribusi yang terganggu sulit untuk dielakkan
Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pangan bagi sekitar 270 juta rakyat Indonesia.
“Jadi hal ini adalah peringatan dan sangat penting terutama Indonesia yang populasinya banyak dan mempunyai wilayah yang besar,” katanya dalam Jakarta Food Security Summit 2020, Rabu (18/11).
Untuk mengantisipasi masalah pada stok pangan untuk masyarakat, Sri Mulyani menyatakan bakal memprioritaskan pangan bersama beberapa sektor lain, di antaranya bersama kesehatan dan pendidikan. Ia pun menyebut alokasi anggaran di tahun depan.
“Food security merupakan salah satu prioritas besar di dalam APBN 2021, Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan, merupakan belanja dari berbagai kementerian lembaga, tidak hanya kementerian pertanian atau perikanan, namun juga kementerian pekerjaan umum dan irigasi dan bahkan belanja melalui pemerintah daerah. yaitu DAK (dana alokasi khusus) bidang pangan. Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu untuk subsidi pupuk. Jadi ini merupakan belanja dari berbagai kelompok dan berbagai aktivitas,” katanya.
Pemerintah akan berusaha agar sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan agar tetap tumbuh positif, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 80 juta penduduk desa.
“Bantuan tunai tersebut, termasuk untuk 3,7 juta petani, nelayan, dan buruh nelayan,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya dalam menjaga stabilitas harga pangan, perhatian bukan hanya terhadap daya beli masyarakat saja. Kesejahteraan petani juga perlu menjadi perhatian.
“Keseimbangan antara menjaga kesejahteraan para petani dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di dalam keseimbangan harga pangan adalah kebijakan yang terus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah juga akan berusaha mempercepat pembentukan food estate di sejumlah daerah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Food estate tersebut sebagai salah satu cara untuk menaikkan produktivitas padi dan non-padi. Pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp104 triliun dalam APBN.
(Cnbcindonesia)
