Aparat kepolisian tidak perlu menjadi alat gebuk mencari kesalahan kepada kelompok yang kritis kepada penguasa.
“Semoga polisi tidak jadi alat gebuk yang mencari-cari kesalahan untuk membungkam suara suara kritis melawan penguasa,” kata aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicholas Frans Giskos di akun Facebook.
Kata Nicholas, aparat kepolisian harusnya menangkap para jenderal polisi yang melindungi para koruptor.
Selain itu, ia menilai lembaga kepolisian terlalu suci untuk dikritik padahal anggaran pada lembaga mereka itu luar biasa besarnya tapi perilakunya sangat brutal hingga membunuh demonstran.
YLBHI mencatat aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap demonstrasi yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di berbagai daerah.
“Dan YLBHI-LBH menemukan kegiatan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 tersebut tersebut ditanggapi represif dan brutal oleh aparat kepolisian,” demikian siaran pers YLBHI mengkritik sikap aparat keamanan, Jumat (9/10/2020).
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga menyoroti penangkapan sewenang-wenang, baik sebelum ataupun setelah aksi. Koalisi menilai anggota Polri sering kali melakukan perburuan dan menangkap secara sewenang-wenang para massa aksi dengan dalih pengamanan.
Koalisi menjelaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dikenal istilah pengamanan, yang ada ialah penangkapan.
“Alasan pengamanan ini, merupakan tipu daya polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang,” tulis Koalisi dalam siaran pers, Rabu (14/10).
