Masyarakat menafsirkan ada penyusupan PKI dalam insiden di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan antara rombongan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dengan Dandim Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustiana.
“Orang bisa menafsirkan macam-macam insiden TMP Kalibata termasuk menafsirkan ada penyusupan PKI,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Kamis (1/10/2020).
Menurut Amir Hamzah, insiden TMP Kalibata membuat masyarakat makin simpati kepada Gatot Nurmantyo, para purnawirawan dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). “Harusnya teman-teman militer yang masih aktif menghormati para senior purnawirawan, namun Pak Gatot Nurmantyo menghormati militer aktif yang menghadangnya itu karena yuniornya itu hanya menjalankan perintah,” paparnya.
Kata Amir Hamzah, Gatot Nurmantyo menggunakan strategi memunculkan pengikut PKI sehingga bisa dilakukan pemetaan (mapping) dalam perjuangan KAMI selanjutnya.
Amir Hamzah mengatakan, KAMI juga menyerap aspirasi rakyat dengan meminta pemerintah membatalkan RUU HIP/BPIP, RUU Omnibus Law dan Pilkada serentak 2020.
“Kegaduhan ini bukan disebabkan KAMI tetapi Rezim Jokowi yang memaksakan kepentingan mereka seperti RUU HIP/BPIP, RUU Omnibus Law, pilkada serentak 2020. KAMI memberikan respon agar pemerintah membatalkan RUU maupun Pilkada serentak di tengah Covid-19 agar tidak gaduh terus,” jelasnya.
Kata Amir Hamzah, pemerintah menganggap KAMI sebagai musuh bukan mitra dalam menyelesaikan persoalan bangsa. “Pemerintah harus dewasa, KAMI itu mitra tanding dalam diskusi bukan untuk dihabisi,” pungkas Amir Hamzah.
