Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) mempunyai jiwa Pancasilais dengan menolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang punya kedekatan dengan Partai Komunis Cina (PKC).
“Masyarakat Sumbar menolak PDIP karena kedekatannya dengan Partai Komunis Cina (PKC),” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Ahad (6/9/2020).
Kata Amir Hamzah, Kedekatan PDIP dengan PKC bertentangan kepentingan nasional. “PDIP melakukan kerja sama dengan PKC sangat bertentangan dengan UU 27 Tahun 1999,” ungkapnya.
UU 27 Tahun 1999 Pasal 107 e berbunyi, “Pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme/marxisme-leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.”
Selain itu, Amir Hamzah mengatakan, tokoh-tokoh Sumatera Barat seperti Mohammmad Hatta, Muhammad Yamin dan Haji Agus Salim mempunyai peran dalam kemerdekaan Bangsa Indonesia “Mereka juga mempunyai jasa atas sikap toleransinya yang menyetujui penghapusan tujuh suku kata sila pertama dalam Pancasila,” ungkapnya.
Kata Amir Hamzah, Muhammad Hatta menyatakan mundur dari posisi wapres karena tidak bisa menasehati Soekarno yang dekat dengan komunis. “Peristiwa PRRI/Permesta yang dilakukan tokoh-tokoh Sumatera dan Sulawesi merupakan upaya menjauhkan Soekarno dari PKI. Mereka melakukan hal itu (PRRI/Permesta-red) karena tidak suka PKI,” paparnya.
Amir Hamzah mengatakan, hubungan buruk Sumatera Barat dengan Soekarno terjadi sampai sekarang. “Sejarah itu yang tidak dilihat Megawati dan Puan Maharani. Dan Puan sendiri salah ucap dalam menyikapi kondisi politik Sumatera Barat. Itu resiko yang ditanggung Puan dan PDIP,” pungkas Amir.
