Sumatera Barat (Sumbar) bukan menjadi provinsi Pancasila di bawah kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena masih ada intoleransi seperti larangan perayaan Natal dan politik identitas.
“Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” kata politikus PDIP Zuhairi Misrawi dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Ia berharap agar berbagai “gorengan” politik hanya karena menjelang Pilkada, dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumatera Barat sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.
“Di PDIP kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati bagaimana kepeloporan kaum cerdik pandai nan bijaksana yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan,” paparnya.
Kata Zuhairi, menyebut selama 10 tahun kepemimpinan PKS di Sumbar tidak terlihat kemajuan-kemajuan di sana. “10 tahun di bawah kepemimpinan PKS nampak tidak ada kemajuan fundamental,” ungkap Zuhairi.
Selain itu, Zuhairi menuding banyak PKS yang memprovokasi masyarakat Sumbar menolak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi,” kata Zuhairi.
Kata Zuhairi, selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu memberikan perhatian pembangunan di Sumbar. “Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat,” ungkapnya.
