Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditunggangi kelompok kadal gurun atau ‘kadrun’ yang mendorong organisasi kumpulan para ulama dan cendekiawan itu melakukan masiroh kubro (demo besar).
Demikian dikatakan Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (14/8/2020). “MUI harus menjaga independensi dari upaya kelompok kadrun,” ungkapnya.
Kata Sulaksono, MUI tidak boleh berpolitik praktis termasuk menggalang kekuatan untuk berdemonstrasi. “Sekarang sudah ada saluran politik di DPR,” ujar Sulaksono.
Menurut Sulaksono, aparat kepolisian harus mewaspadai dan mencatat, kelompok ‘kadrun’ yang mencoba menunggangi MUI untuk melakukan masiroh kubro. “Pola yang dipakai seperti demo Ahok,” jelas Sulaksono.
Sebanyak 38 organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) berharap kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk segera menunjuk panglima masiroh kubro. Hal itu merespon pemerintah yang dinilai telah gagal dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perekonomian nasional sampai kuartal II 2020 terpuruk minus 5,32 persen, kehidupan rakyat kian terjepit oleh naiknya berbagai harga yang tak terkendali, PHK terjadi di mana-mana, lapangan kerja sangat terbatas nyaris tidak ada,” demikian Maklumat Merah Putih yang dibacakan Rijal Ketua Umum Komando Barisan Rakyat (KOBAR) yang juga Presidium ASMaP di Aula MUI Pusat, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Rombongan ASMaPi ditemui Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. KH. Sodikun, M.Si dan Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si
“Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintah membuka pintu lebar-lebar dan menggelar karpet merah bagi masuknya TKA asal China secara masif dan bergelombang,” lanjutnya.
Selain itu, fakta-fakta lain gagalnya rezim saat ini di bidang ekonomi adalah KKN yang merajalela, utang ribuan triliunan rupiah yang berbunga sangat tinggi, impor ugal-ugalan dan BUMN menjadi bancakan.
