Rezim Joko Widodo (Jokowi) banyak mudarat kerja sama dengan pemerintah Cina.
“Melonggarkan kerja sama dengan pemerintah komunis China lebih banyak mudarat daripada manfaatnya,” kata anggota Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputera Indonesia (PN MPBI) Gunawan Aji.
Kata Gunawan, Indonesia masuk perangkap Cina atas kerja sama dengan negeri Tirai Bambu. “Kita seperti masuk perangkap dan tidak ada jalan keluar. Saat negara krisis, pengangguran meroket, justru negara kita dibanjiri oleh TKA Cina,” ungkapnya.
Anggota PB MPBI lainnya, Amir Hamzah mengatakan, kerja sama Rezim Jokowi dengan Partai Komunis Cina (PKC) bertentangan dengan konstitusi bangsa Indonesia.
“Ada Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme, berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, pasal 107 huruf e tentang larangan kerja sama dengan partai komunis di luar negeri,” kata Amir Hamzah.
Menurut Amir, masyarakat bisa mencurigai kedekatan PKC dengan PDIP atas lahirnya RUU HIP dan berubah menjadi RUU BPIP.
“Pemerintah bersekeras menggodok RUU BPIP, padahal masyarakat sama sekali menolak, pertanyaannya, pemerintah berjuang dan mengelola penyelenggaraan pemerintah ini berdasarkan konstitusi ataukah kepentingan asing,” ungkap Amir Hamzah.
Dalam menghadapi tudingan masyarakat atas kedekatan pemerintah, PDIP maupun partai lainnya dengan PKC, kata Amir Hamzah, Rezim Jokowi melakukan evaluasi secara struktural dan kultural terhadap mengelola negara.
“Dilihat dilihat secara struktural terkait penyelenggara negara sesuai konstitusi atau beban konstitusi. Hubungan TNI/Polri, kaburnya masalah pertahanan dan keamanan. Secara kultural umat Islam dianggap musuh dalam praktik penegakan hukum, ini masalah kultural yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah Jokowi. Kritik dianggap musuh, padahal bentuk cinta terhadap bangsa dan negara, kritik itu menjadi lebih baik didukung solusi dan tata negara,” jelas Amir Hamzah.
