by

Lieus Sungkharisma Minta Pendukung Jokowi Jangan “Baperan” & Menghambat Iklim Demokrasi

Pernyataan Supriyanto, Ketua I DPP Arus Bawah Jokowi yang mempersoalkan statemen Fadli Zon terkait kapasitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina, mendapat reaksi keras dari koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.

“Jangan baperanlah. Kebebasan berbicara itu hak demokrasi setiap orang. Apa hak Supriyanto melarang orang bicara,” tanya Lieus.

Menurut Lieus, meski Partai Gerindra sudah dianggap sebagai partai koalisi pemerintah karena Ketua Umumnya, Prabowo Subianto menjabat menteri pertahanan dan salah seorang kadernya, Edhy Prabowo pun ditunjuk sebagai menteri kelautan dan perikanan, hal itu tidak berarti pemerintah atau pendukung pemerintah bisa membungkam suara kader dan simpatisan Partai Gerindra yang lainnya.

“Para pendukung Jokowi hendaknya tidak menghambat iklim demokrasi yang sudah mulai dibangun Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019. Jangan larang-larang orang untuk berbicara dan menyuarakan kebenaran yang diketahuinya,” ujar Lieus.

Seperti diketahui, belum lama berselang Supriyanto menuding Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon telah menyerang pemerintah terkait pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia bahkan meminta Fadli Zon menghentikan “kenyinyirannya” karena mempersoalkan kemampuan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tersebut. Entah dalam kapasitas apa, Supriyanto bahkan meminta Prabowo menertibkan Fadli Zon.

Baca juga:  Puluhan Kader NU Ricuh saat Demo Tolak FDS

Terkait pernyataan Supriyanto itu, Lieus mengaku heran bagaimana mungkin suara demokrasi bisa dibungkam hanya karena ada kelompok pendukung pemerintah yang “baperan” seperti Supriyanto.

“Demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai jaman dan kebutuhannya. Jadi janganlah orang dilarang-larang bersikap atau berbicara kritis hanya karena kita tak sependapat dengannya. Sikap pendukung Jokowi seperti Supriyanto itulah yang justru bisa menghambat iklim demokrasi yang saat ini sedang dibangun oleh pak Jokowi,” ujar Lieus lagi.

Satu hal lagi, tambah Lieus, para pendukung presiden Jokowi harus ingat bahwa Prabowo dipilih jadi menteri bukan karena melamar atau meminta.

“Prabowo itu diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan karena ia memang memiliki kapasitas untuk jabatan itu. Jadi, jangan karena Prabowo diangkat jadi menteri dalam kabinet Jokowi, maka semua kader Gerindra atau pendukung pak Prabowo diminta untuk diam. Itu yang justru tidak etis,” tambah Lieus.

Baca juga:  Dosen UIN Yogyakarta: Dilarang Masuk Lapangan Bersama Jokowi, Anies Dikhawatirkan Bawa Kartu Merah

Terkait Ahok sendiri, Lieus menyebut semua orang sudah paham siapa dia. Semua orang sudah tau track recordnya. “Masyarakat kita tidak bodoh. Jadi biarkanlah masyarakat nanti yang menilai. Masyarakat tak usah diarah-arahkan. Tak usah ditakut-takuti. Sejarah pasti akan mencatatnya,” ujar Lieus.

Lieus berharap, kader Partai Gerindra dan siapapun yang mencintai negeri ini, untuk tetap berpikir kritis dan terus menyuarakan aspirasi rakyat.

“Rekonsiliasi tidak berarti mematikan hak inisiatif setiap orang untuk menyatakan kebenaran. Rekonsiliasi hanyalah sarana untuk membangun kerjasama. Tapi rekonsiliasi tidak berarti mematikan hak berbicara,” tegas Lieus.

“Sayang sekali jika orang-orang kritis seperti Fadli Zon dibungkam suaranya hanya karena alasan koalisi. Jika hal seperti ini kita biarkan, nanti kita tak punya lagi cermin untuk melihat kebenaran,” tambah Lieus.

Loading...
Loading...

loading...

News Feed