Gresik – Seringnya kunjungan kerja (kunker) yang diagendakan anggota DPRD Gresik periode sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah Forum Kota yang menggelar aksi demonstrasi beberapa hari lalu.
Aksi tersebut tak pelak menjadi bahan kajian Kejaksaan Negeri Gresik. Sebab pihak Kejari Gresik tengah menyoroti, apakah perjalanan dinas tersebut merupakan kegiatan efektif dan efisien atau tidak.
“Aksi itu bentuk perhatian sekaligus fungsi kontrol sosial masyarakat. Hal ini bisa jadi bahan kajian kami,” terang Kasi Intel Kejari Gresik, Bayu Probo Sutopo, Rabu 4 September 2019.
Sejauh ini, Bayu melanjutkan, kegiatan di DPRD itu banyak sekali dan masing-masing komisi memiliki program-program dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya.
“Hal itu menjadi perhatian kami, apakah kunjungan kerja itu sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien atau tidak, khususnya dalam sisi penganggaran,” lanjut Bayu.
Bayu kembali menyatakan, sejauh ini pihaknya melihat kegiatan yang dilakukan anggota dewan bentuk nyata upaya koordinasi kunjungan melakukan presentasi dan sudah berkoordinasi.
“Perjalanan dinas untuk kunjungan kerja itu kami lihat masih sesuai koridor peraturan, yakni terkait aturan tentang batasan-batasan pembiayaan untuk kegiatan tersebut,” Bayu melanjutkan.
Belum lama ini Forkot Gresik melakukan aksi di depan kantor DPRD Gresik dengan membagikan “celana dalam dan bakpao”, Senin 2 September 2019 lalu. Pembagian itu sebagai protes atas seringnya anggota DPRD melakukan kunker. (RINTO CAEM)
