Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ribut masalah jatah menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Melihat betapa komprehensifnya program kerja presiden ke depan. Kurang bijak jika kita malah membebani presiden,” kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).
Irma menegaskan penentuan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. NasDem, menurut Irma, siap membantu presiden jika diminta.
“Kursi menteri, jumlah, posisi dan siapa kandidatnya biar menjadi hak prerogatif presiden. Kami dari NasDem hanya menyiapkan kader untuk diwakafkan sebagai pembantu presiden di kabinet dan di manapun presiden membutuhkan,” jelasnya.
PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Menurut PKB, rugi jika mereka mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode ini.
“Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka,” kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
Jazilul menjelaskan PKB memang menargetkan tambahan kursi di sejumlah posisi strategis. Ia mengatakan hal ini demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB.
“PKB tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa 2019 ini selain ada kenaikan kursi yang signifikan, juga katakanlah mendapat posisi strategis dan tambahan. Itu yang diharapkan,” ucapnya.
