Melihat sejumlah orasi gerakan ganti presiden kerap kali memancing solidaritas keumatan. Hal ini mengingatkan pada jargon yang sering digunakan oleh HTI sebelum dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah.
Demikian dikatakan Staf Ahli Keduputian Kantor Staf Presiden (KSP) Muradi dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (9/9).
Kata Muradi, gerakan ganti presiden juga kerap menggunakan jargon-jargon dan simbol yang digunakan oleh HTI dan juga ISIS, yang bila mengacu pada UU Anti Teror telah masuk wilayah penyebaran paham radikal dengan simbol-simbol
tersebut.
“Hampir pasti gerakan tagar ganti presiden akan bermetamorfosa kembali untuk menolak pengguna #2019PrabowoPresiden. Artinya ada penegasan bahwa gerakan tagar ganti presiden tidak menginginkan pola formal konstitusional, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dalam proses pergantian kepemimpinan politik nasional,” papar Muradi.
Muradi mengatakan, model kampanye yang digunakan mirip yang dilakukan di Suriah yang kemudian membelah publik dan menciptakana peperangan yang berlarut-larut di Suriah, dan juga Irak.
Kata Muradi presidium gerakan ini adalah penggiat partai, dan partai mereka telah resmi mengusung bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, namun masih enggan untuk diasosiasikan dengan pasangan tersebut.
Hal ini mengindikasikan bahwa ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden.
“Esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” pungkas Muradi.
