Berdasarkan informasi yang beredar Neno Warisman dan rombongan yang akan menghadiri acara #2019GantiPresiden dipulangkan paksa dari Riau atas perintah Kabinda Riau.
Demikian dikatakan pengamat politik Pradipa Yoedhanegara dalam artikel berjudul “BIN Jangan Jadi Partisan dan Timses Capres”.
Kata Pradipa, sangat aneh mendapat kabar dan informasi mengenai Kabinda dan Polda setempat yang melarang adanya kegiatan tersebut di era demokrasi seperti saat ini, dimana iptek maju dengan begitu pesatnya.
Ia mengatakan, di masa rezim petugas partai berkuasa banyak hal yang aneh dan tidak masuk akal sehat ketika instrumen negara seperti badan intelijen dan polri, yang seharusnya bisa menjadi “institusi netral”, malah bertingkah seperti pemain sirkus dengan melakukan malpraktek atas nama kekuasaan.
“Dengan tidak memberikan izin terhadap Tour agenda #2019GantiPresiden terhadap Bunda Neno Warisman dan Jhon Alang, sama artinya BIN dan Polri telah melakukan Abuse of Power; yakni penyalahgunaan kekuasaan,” jelasnya.
Menjadi sangat ajaib apabila benar informasi yang ia terima, Kabinda Riau melarang hal tersebut dan ada upaya-upaya represi serta intimidasi seperti di era Orde Baru untuk menghentikan gerakan pergantian presiden sesuai konstitusi.
“Ini merupakan kemunduran dalam berdemokrasi karena rezim ini sepertinya panik dan ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan menghalalkan segala macam cara, termasuk “membunuh demokrasi”,” paparnya.
Kata Pradipa Komnas HAM, jangan cuma diam dan menjadi tuli dengan adanya Upaya pembunuhan terhadap demokrasi yang telah susah payah di raih diawal reformasi ini, dan Komnas HAM harus segera meminta pemerintah agar meghentikan hal tersebut. Jangan karena syahwat ingin berkuasa semua cara yang inkonstitusional dan intimidasi dilakukan atas nama negara dan penguasa.
“Badan Intelijen Negara bukanlah Tim Sukses Capres, maupun partisan kelompok tertentu. BIN seharusnya bisa lebih akomodatif dan tidak bertingkah menjadi arogan di era demokrasi, karena rakyat sudah bosan dengan tontonan koboi aparatur pemerintahan yang sering berprilaku diluar norma hukum yang berlaku,” pungkasnya.
