Polisi mengumumkan penghentian kasus dugaan chat porno yang menjerat Habib Rizieq Syihab dan dugaan penistaan agama yang menjerat Sukmawati Soekarnoputri dalam waktu berdekatan. Hal itu membuat ada anggapan barter antara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Habib Rizieq dengan Sukmawati.
Menanggapi anggapan itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal membantahnya. Iqbal menegaskan pihaknya tak melakukan barter SP3 kasus Rizieq dan Sukmawati.
“Nggak ada kita (Polri) gitu-gitu (melakukan barter),” tegas Iqbal ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (18/6/2018).
Iqbal mengatakan keluarnya keputusan menghentikan kasus chat porno Rizieq dan penistaan agama Sukmawati didasari fakta hukum.
“Fakta hukum kita bicara, fakta yuridis,” tandas Iqbal.
Sebelumnya, juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai SP3 kasus Rizieq dibarter dengan kasus Sukmawati.
“Itu (kasus Rizieq) untuk dibarter kasus yang nyata, termasuk tindak pidana. Ini baru terbaca ternyata setelah mereka dengan licik membarter kasus Habib Rizieq dengan kasus Sukmawati yang jelas fakta hukumnya ada. Di mana polisi udah nggak netral berperan politik sangat kental dan berpihak kepada penguasa,” ungkap Novel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Selain itu, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade memandang ada kesengajaan polisi mengumumkan penghentian penyelidikan kasus penistaan agama Sukmawati dan penyidikan kasus chat Habib Rizieq Syihab secara bersamaan.
“Kita tentu menghormati hak penyidik. Itu wewenang Polri tapi kalau dilihat momentum SP3 dikeluarkan berdekatan dengan SP3 Habib Rizieq, mungkin saja ini disengajakan waktunya bersamaan. Agar meredam protes. Dengan Habib Rizieq keluar (SP3) kan umat Islam senang. Kalau Bu Sukmawati keluar (penghentian penyelidikannya) jadi protes kepada polisi dari umat Islam juga berkurang, ini melihat kepiawaian polisi memanfaatkan momentum,” ujar Andre kepada detikcom, Minggu (17/6). [detik]
