Aparat penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan maupun KPK bisa menelusuri dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus reklamasi di teluk Jakarta.
“Harus ditelusuri juga, ada atau tidak keterlibatan Jokowi di proses keluarnya sertifikat HGB ini,” kata Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI), Yudi Syamhudi Suyuti di akun Facebook-nya.
Kata Yudi, jika Jokowi terlibat, berarti mantan Gubernur DKI Jakarta menyalahgunakan kekuasaannya untuk korupsi.
“Dan bukan itu saja, secara pertahanan dan keamanan ini masuk kategori makar. Reklamasi adalah makar,” papar Yudi.
Selain itu, ia mengatakan, pengeluaran sertifikat HGB di reklmasi merupakan indikasi korupsi besar. “Sertifikat HGB Pulau Reklamasi dibuat tanpa ada kejelasan kelurahan, kecamatannya dimana, langsung dikeluarkan sertifikatnya,” pungkasnya.
