Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjilat ludah sendiri dengan membiarkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Demikian dikatakan aktivis Malari 1974 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Selasa (23/1). “Dulu dikatakan para menteri atau pejabat dilarang merangkap jabatan, sekarang dibiarkan,” ujar Salim.
Kata Salim, Jokowi selalu tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. “Konsistensi Jokowi itu adalah inkonsistensi yang diucapkan,” kata tahanan politik era Presiden Soeharto ini.
Ia mengatakan, tidak ada larangan seorang pejabat merangkap jabatan. “Tapi ini masalah etika politik dan janji yang diucapkan Jokowi saja, dan rakyat bisa menilainya,” papar Salim.
Menurut Salim, keberadaan Airlangga sebagai anggota kabinet menunjukkan Jokowi ingin memperkuat jabatannya sampai dua periode. “Namanya politik itu cair dan tidak bisa dijadikan pegangan, para politisi Golkar mendukung Jokowi di Pilpres 2019,” jelas Salim.
Sebelum dilantik, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa menterinya tak boleh merangkap jabatan. Hal itu dia sampaikan saat masih menggodok formasi kementerian bersama Tim Transisi setelah terpilih.
“Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik,” kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).
