Partai Amanat Nasional balik menuding PDIP yang kerap membandel, karena sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusul akan adanya isu reshuffle.
Bahkan Politikus senior PAN Dradjad Hari Wibowo bahkan merinci sejumlah ‘kebandelan’ PDIP itu.
Sebelum tuduhan datang dari PAN, PDIP yang terlebih dahulu menuding PAN tidak loyal terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan lebih baik keluar dari koalisi di kabinet. Ini karena PAN mengkritik Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah.
“Wajar jika PDIP bersikap seperti itu. Sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi, di mana Presiden menjadi anggota, tentu PDIP berharap semua parpol yang ikut duduk di kabinet mendukung penuh langkah-langkah Presiden,” ungkap Dradjad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2017).
Dradjad mengakui, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Meski begitu, PAN mengingatkan bagaimana PDIP juga beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Dradjad mengingatkan mengenai posisi Menteri BUMN Rini Soemarno. PDIP memang kerap meminta agar Rini dicopot dari kabinet.
“Jika sepenuhnya mendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini,” lanjut Dradjad.
“Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi 6, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo II atau Jakarta International Container Terminal (JICT) dan proyek Semen Indonesia di Rembang. PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini,” jelas dia.
Rini memang tampak digoyang oleh PDIP dalam beberapa kesempatan. Dari DPR sendiri, Pansus Angket Pelindo yang dimotori politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka memberikan rekomendasi yang meminta Rini dicopot dari posisi menteri. Bahkan Rini dilarang datang ke DPR.
Kemudian setiap ada isu reshuffle di jajaran kabinet, PDIP selalu meminta Rini untuk diganti. Namun berkali-kali juga posisi Rini selamat.
“Jadi gampangnya, PDIP, PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP,” ujar Dradjad.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto engatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang beda dari perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri.
“Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-doron,” tukas Hasto, Kamis (13/7).
Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Jangan bersikap setengah setengah, jangan bersikap tidak jelas,” tandasnya.
