Kasus E-KTP yang melibatkan orang-orang besar di Indonesia hanya posisi tawar Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan.
“Jokowi diduga secara sengaja mendukung orang-orang bermasalah tersebut untuk duduk sebagai Pimpinan Negara, agar bisa disandera, untuk tidak bersikap kritis terhadap Pemerintahan yang dipimpinnya,” kata aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti kepada suaranasional, Kamis (9/3).
Kata Haris, Presiden Jokowi hanyalah mempertahankan kekuasaan semata. Jokowi tidak peduli dengan keadaan negara yang sedang runtuh ditandai oleh tidak berfungsinya seluruh institusi negara dan hancurnya moralitas pejabat negara.
Menurut Haris, Setya Novanto yang bermasalah, diduga terlibat dalam skandal Papa Minta Saham Freeport dan Mega korupsi E-KTP, diduga secara sengaja didukung oleh istana negara untuk menjadi Ketua Golkar dan Ketua DPR
“Agar DPR dan Golkar dengan mudah disandera untuk tidak tidak bersikap kritis terhadap Pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi,” ungkapnya.
Kata Haris, korupsi E-KTP adalah kejahatan korupsi paling norak yang pernah terjadi di negeri ini. Bagi-bagi rampokan APBN dilakukan secara norak dan vulgar.
“Jika sejumlah pejabat institusi negara, yang diduga terlibat dalam korupsi E-KTP tersebut tak dipenjarakan, maka alangkah baiknya seluruh aktivis anti korupsi dan mantan pimpinan KPK yang saat ini pejabat istana negara mengundurkan diri saja,” jelas Haris.
Menurut Haris, jika Jokowi sungguh-sungguh mengerti dan menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
“Maka yang pertama dan terutama dijalankan oleh seorang Presiden adalah membangun manusianya, melakukan revolusi moral yang utamanya ditujukan kepada seluruh pejabat negara, yaitu dengan menempatkan orang orang yang bersih dari korupsi untuk memimpin institusi negara,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, saat ini sudah tak bisa lagi membedakan antara DPR-RI dengan DPD-RI, karena Ketua Umum HANURA adalah seorang pimpinan DPD-RI.
