Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang meneruskan reklamasi di Teluk Jakarta menandakan mantan Menkopolhukam itu sedang menampar Presiden Jokowi.
“Apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi Presiden Jokowi,” Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati kepada suaranasional, Jumat (16/9).
Kata Nur Hidayati, di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi berkomitmen untuk menegakkan hukum, namun justru pemerintah sendiri yang bukan hanya tidak mentaati hukum,
“Pemerintah juga menodai supremasi hukum, dengan melawan perintah pengadilan secara terbuka”. Untuk itu, WALHI ingatkan Presiden untuk menghormati hukum,” ungkap Nur Hidayati.
Menurut Nur Hidayati, Luhut sedang memperlihatkan dan mempraktekkan model pembangunan yang dilakukan serampangan, bahkan dengan melabrak Konstitusi, Perundang-Undangan dan supremasi hukum.
“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lain yang saat ini juga gencar mengkavling-kavling pesisir dan laut di berbagai daerah,” ungkap Nur Hidayati.
Kata Nur Hidayati, kejahatan korporasi difasilitasi oleh negara, bahkan melalui cara-cara yang melanggar hukum sekalipun. Pada akhirnya menjadi sangat wajar, jika negara tidak memiliki wibawa di mata korporasi.
“Kami juga menilai bahwa bersikukuhnya Pemerintah baik pemerintah pusat yang diwakili oleh Menko Maritim dan Sumber Daya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan relasi yang begitu kuat antara kekuasaan ekonomi dan politik. Negara tunduk di bawah kuasa modal,” pungkasnya.
